Surat kabar ini dari dulu posisinya selalu 'pengobatan gratis', kita sudah tau siapa 'pemikir' di baliknya, beberapa kali dibahas di milis ini, seorang pahlawan yang aslinya adalah penjahat. Mahalnya biaya pengobatan harus dicari tau apa sebabnya. Jangan hanya dijadikan wacana semata. Jika pajak membuat biaya pengobatan mahal, turunkan pajak yang terkait. Jika nggak sangkil pelayanannya, bantu untuk bisa lakukan penyangkilan supaya biayanya turun. Dulu dia 5 tahun di posisi bisa lakukan itu & nggak lakukan apa-apa. Iuran Rp 25500 kemahalan? Itu hanya seharga 2 bungkus rokok. Rokok sanggup beli, iuran untuk kesehatan nggak sanggup itu namanya keterlaluan. Berarti pemerintah gagal membuat pintar rakyat. Apalagi kalau inginnya gratis. Ingat, ini iuran, bukan pajak. Kalau ini pajak, maka yang sudah membayar pajak penghasilan besar seharusnya gratis ikut JKN. Tentu nggak. ---
http://www.shnews.co/detile-22265-kesehatan-untuk-semua.html Kesehatan untuk Semua Biaya kesehatan di Indonesia masih terlalu mahal bagi rakyat. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tinggal lima bulan lagi. Namun hingga kini, sejumlah aturan pendukung belum siap. Selain itu, kepesertaan dan besaran iuran masih menjadi kontroversi. Rapat koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat disepakati iuran untuk buruh informal Rp 25.500 setiap orang per bulan untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan di kelas tiga. Nilai ini lebih besar dibandingkan premi yang diberikan pemerintah kepada orang miskin dan tidak mampu sebesar Rp 19.225 per jiwa per bulan. Sementara untuk pelayanan kesehatan kelas dua, buruh informal harus membayar iuran Rp 42.500 per jiwa per bulan, sedangkan iuran yang harus dibayar untuk kelas satu Rp 59.500 per jiwa per bulan. Iuran ini jelas sangat memberatkan buruh, terlebih 87 persen buruh saat ini belum menerima upah sesuai patokan upah minimum provinsi. Sekilas angka ini tidak tampak besar. Namun di tengah kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok, bagi orang yang gajinya tidak sampai Rp 2 juta per bulan, tentu ini memberatkan. Namun selain soal besaran iuran, poin penting dari urusan jaminan kesehatan ini adalah seberapa jauh negara punya tanggung jawab terhadap warganya. Bukan cerita baru bahwa banyak warga Indonesia yang bertahun-tahun tinggal di luar negeri, entah karena pilihan sendiri atau dipaksa oleh situasi politik dan ekonomi, dan rindu pulang ke Indonesia, bimbang untuk kembali ke Tanah Air karena biaya kesehatan yang mahal. Sementara di negeri-negeri yang mereka tinggali, pemerintah menjamin penuh kesehatan warganya. Kesehatan, juga pendidikan, bukan menjadi “barang mewah” karena pemerintah di negeri-negeri tersebut memprioritaskan kedua hal tersebut sebagai hak warga yang harus dipenuhi negara. Kita mungkin bisa saja berdebat bahwa negeri-negeri tersebut menganut sistem yang berbeda dengan Indonesia. Bahwa Indonesia memiliki sistem sendiri yang tidak bisa disamakan dengan negeri sosialis seperti Kuba atau Venezuela atau penganut welfare state (negara kesejahteraan) seperti Eropa. Namun bukankah kita memiliki sistem Pancasila yang mestinya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi dibanding semata pencarian keuntungan? Kita selama ini selalu jumawa dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, namun selalu lupa untuk mendistribusikannya. Kita lupa bahwa esensi adil dan beradab melekat pada unsur kemanusiaan bangsa Indonesia. Sudah lama kita juga lupa bahwa keputusan apa pun yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa diputuskan sepihak, tapi harus dimusyawarahkan dengan warga yang memegang amanat Indonesia. Jadi kalau kini sejumlah elemen masyarakat, terutama kaum buruh yang bergabung dalam berbagai konfederasi mengancam melakukan mogok nasional jika Negara betul-betul menerapkan penarikan iuran untuk jaminan kesehatan maka kita sebaiknya duduk dan mendengar. Bukan untuk saling ngotot soal angka iuran, tapi meninjau ulang esensi hidup berbangsa kita. Benarkah bahwa hak untuk sehat yang merupakan hak dasar warga negara hanya bisa terealisasi dengan mewajibkan warga membayar iuran? Tidakkah negara punya mekanisme lain, yang lebih adil dan beradab, untuk menyokong hak sehat warganya tanpa memberi beban baru kepada mereka? Bisa jadi akan muncul perdebatan lagi bahwa toh buruh atau masyarakat miskin lainnya “hanya” akan membayar 1 persen dari iuran tersebut, sementara sisanya sebesar 4 persen akan dibayar oleh pegusaha yang mempekerjakan mereka. Namun pertanyaannya kemudian, tidak mampukah negara menjamin pelayanan kesehatan standar bagi seluruh warganya, kaya atau miskin? Bukankah ini amanat rakyat yang mesti diemban oleh negara? Bukankah pajak yang dibayarkan warga untuk negara mestinya juga digunakan untuk menjamin kesehatan warganya? Kita sama sekali tidak menginginkan kepercayaan warga terhadap negara terkikis pelan-pelan karena orang-orang yang diserahi amanat untuk mengelola dan memimpin negeri ini tidak bisa lagi membedakan mana yang esensi dan mana yang tidak dari sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga tidak menginginkan ketidakpercayaan rakyat ini kemudian berubah menjadi amuk massa yang bisa menghancurkan hal positif lain yang telah dicapai. Kita adalah bangsa yang berdiri dengan fondasi yang kuat. Mestinya punya ingatan jernih bahwa negara di mana bangsa ini tinggal harus dikelola oleh suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau jangan-jangan kita telah menjadi bangsa pelupa? ------------------------------------ Archives terdapat di http://www.yahoogroups.com/group/desentralisasi-kesehatan Situs web terkait http://www.desentralisasi-kesehatan.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: desentralisasi-kesehatan-dig...@yahoogroups.com desentralisasi-kesehatan-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: desentralisasi-kesehatan-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
