[Lantak] Vedr. Re: [IACSF] Partai Lokal
Wajar pesimis kalau self government sepertinya tak ada yang bela ketika disulap pihak Indonesia sampai hari ini. UUPA itu made in Jakarta bukan made in Helsinki. Tulisan bung Yusra ini menjadi peringatan bagi kita bangsa Acheh - Sumatra paska tahun 2009 nanti. Kita masih patut bersabar sampai tahun tersebut. Andaikata setelah itu negara Acheh masih dalam bingkai Indonesia sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, tibalah saatnya kita "serang" pihak mana saja yang membuat Acheh - Sumatra terbengkalai dalam ketiak sipa-i jawa. Tulisan bung Yusra sepertinya lampu merah bagi pengemban amanah paska Irwandi - Nazar. Andaikata setelah itu masih dalam wajah otonomi lebih baik berhenti saja, buat apa meraih kursi gubernur dibawah penjajah. Kan sama saja dengan penjajah? (anwar-Acheh) vande charba <[EMAIL PROTECTED]> skrev: Analisisnya menarik bangettt.. tapi kenapa harus membangun pesimisme ? kenapa berputus asa dengan jalan kemerdekaan saat ini? Indon tidak akan lagi bertahan lebih lama..! salam, 2008/1/17, Asnawi Ali <[EMAIL PROTECTED]>: 17/01/2008 11:10 WIB Partai Lokal Penulis: Yusra Habib Abdul Gani Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Acheh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia." Begitu ´aqad ijab-qabul' pasangan GAM-RI yang berlangsung di Helsinki [15 Agustus 2005] lalu. Dan sudah lebih dua tahun menempuh hidup baru di bawah NKRI. Hasil hubungan keduanya telah melahirkan anak sulung; Pilkadasung NAD yang terpilihnya gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota di Aceh. Menyusul anak kedua yang diberi nama Partai Lokal (Parlok). Mengenai pemerintahan sendiri (self government) dan Parlok ini merupakan hal baru bagi Aceh. Maka sangat bijak, andaikata mengkaji lebih dahulu lewat studi banding sebelum "ijab-qabul" dilakukan. Hasil kajian ini nanti bisa dijadikan pelajaran, rujukan atau mencerahkan pola pikir politisi GAM dalam kehidupan demokrasi, sekaligus bagaimana ´menempatkan diri kita ke dalam cara pandang orang lain' dalam batas-batas yang logis dan rasional. Dalam demokrasi, bisa saja terjadi meniru konsep dan strategi, jika memang perlu untuk itu. Kata orang Aceh; "Kalau mau buat Pisang salé, belajar dari orang Panton Labu, kalau mau buat Kerupuk empéng, belajar dari orang Pidie." Dalam konteks self government dan Parlok, kepada siapa Aceh mesti belajar? Bakhtiar Abdullah (juru runding GAM berkata; "self government Aceh meniru style Bougainville."Malik Mahmud bilang, "Aceh nantinya seperti Hong Kong." Tapi GAM belum pernah mengadakan studi banding. Karenanya self government Acheh dengan wajah Otsus , menjadi pernyataan spontan tanpa konsep yang jelas. Impact-nya persis seperti Hannah Arendt; "Saya bisa hidup dengan damai dengan diri saya adalah ketika saya memikirkan perbuatan dan kata-kata saya" (Life of the Mind). Sejatinya, harus ada kesadaran politik kolektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif pula. Pemerintahan sendiri (self government) juga Parlok di Bougainville lahir dari "Lincoln Agreement on peace, security and development on Bougainville", ditandatangani pada 23. Januari 1998, di Lincoln University, Christchurch, New Zealand dan "'Implementing The Bougainville Peace Agreement' antara Bougainville-PNG di Arawa, pada 31. Agustus 2001. Dari kedua MoU inilah dihasilkan Parlok seperti: (1). Bougainville Independence Movement (BIM), pimpinan Jamies Tanis disokong oleh Francis Ona (Pemimpin pejuang kemerdekaan). (2). Bougainville Labour Party (BLP) pimpinan Thomas Tamusio. (3). New Bougainville Party (NBP) pimpinan Ezekiel Masatt, dan satu lagi partai Bougainville People's Congress, yang berdiri sejak tahun 1987. "Arawa Agreement" yang terdiri dari 16 pasal, mengatur secara rinci: mulai point-point pengecualian sampai kepada peralihan pemerintahan sipil masa transisi dalam jajaran lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dari penguasa PNG kepada pemerintah Bougainville, Bendera, Lambang dan lagu kebangsaan, pembangunan infrastruktur, reconsiliasi, penyerahan tugas Polisi dari Polisi PNG kepada Polisi Pemerintahan baru Bougainville, ketertiban dan keamanan diemban oleh pasukan gabungan [militer BougainvilleÂPNG] di bawah pengawasan suatu komite yang dibentuk oleh PBB, mendirikan Partai lokal yang bebas menentukan asas dan tujuan partai. Itu sebabnya partai Bougainville Independence Movement (BIM) berani mencantumkan Bougainville merdeka sebagai tujuan partainya. MoU ini bersifat mengikat dan siap pakai, kecuali: hal yang prisnsip, seperti: Pemerintah PNG terpaksa mengadakan amandement terhadap Konstitusi-nya untuk melegitimasi pelaksanaan referendum di Bougainville yang diselenggarakan secepat-cepatnya 10 tahun dan selambat-lambatnya 15 tahun setelah " Arawa Agreem
[Lantak] Pajah hafai keulai Hikajat Prang Sabi
WN: Uroë njoë pajah hafai keulai hikajat prang sabi http://www.youtube.com/watch?v=sbJsJtdDFE8 - Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
[Lantak] Re: Bls: [IACSF] Satu tahun Irwandi-Nazar, pu yang kana?
Yang seperti itu namanya, lempengan besi bekerja sama dengan palugodam. Andaikata lempengan besi tidak bersedia menahan hantaman palugodam, pastinya palugodam akan berputar-putar di udara. Makanya penindasan itu takpernah terjadi di udara. (Ali Syari'ati) Dewasa ini sebahagian lempengan besi setelah menderita pukulan palu godam berobah menjadi palugodam, namun secara tidak disadari palugodam itu juga tetap menghantam lempengan besi. Hanya posisi saja yang berobah. Salaamun 'alaikum wr wbr - Original Message From: Noevendra Dj <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, January 18, 2008 6:23:26 AM Subject: Bls: [IACSF] Satu tahun Irwandi-Nazar, pu yang kana? Beutoi tgk. Tarmizi. . Tapi satu hal saja... "Tuhan tidak merestui hamba Nya dibohongi" jangn lupa juga Tgk. "Tuhan juga tidak ridha pada hamba2 Nya yang selalu sedia untuk dibohongi". Rubah Nasib bangsa mu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...!!! - Pesan Asli Dari: Tarmizi Abdulghani Kepada: [EMAIL PROTECTED] com Terkirim: Jumat, 18 Januari, 2008 1:49:28 Topik: Re: [IACSF] Satu tahun Irwandi-Nazar, pu yang kana? Waktu Terus berjalan,tahun terus berganti namun nama-nama hari dan bulan tetap seperti itu juga selama dunia belum reda berputar, Apa Atjeh akan juga begitu, Hanya Berganti Nama kepala Pemerintahan dan wakil namun Sistim tetap menggunakan STL ( sabar,Tunggu dan Lihat ),sesudah 5 tahun nanti kan rakyat bisa pilih lain kalau kami tak berhasil, jadi rakyat Atjeh jadi manusia yang menanti-nanti, tunggu dan tunggu 5 Tahun sampai kiamat. Selagi rakyat masih menjadi hamba atau lamit yang meng amini penguasa selagi itu hidup Bansa Atjeh akan menderita, tapi jika rakyat bangkit untuk mengubahnya geutanyoe yakin Atjeh akan berubah. Mudahan Ureng Atjeh rajin menuntuk haknya untuk hidup sempurna dan senang seperti mana hidupnya para pengatur kebijakan dari hasil peluh Rakyat. Yakinkan lah sehebat mana pun propaganda yang di jalankan tetap akan ketahuan jika tidak di dasari kejujuran dan niat tulus untuk Rakyat, Tuhan Tak merestui hambanya di bohongi, . . . . Jangan-jangan sekenario Atjeh sedang berulang ke 1990 ( Phok Tembok nget meureumpoek Beusoe ) Saleum meucheen rahmat smur aceh rahmat wrote: Assalammu`alaikum Jamaa`ah milist. Menjadi tidak adil kalau banyak anggota milist yang memberikan analisa kemudian dituduh beretorika, cang panah dan lain sebagainya. bukankah ketika kita menjustifikasi seseorang banyak retorika, kita juga sedang beretorika? Kalau hal demikian yang terjadi, maka demokrasi akan mati. semua disumbat dan akan dilarang atas nama kebanyakan retorika. Dan saat ini saya punya pertanyaan penting? Kenapa kita tidak mencoba memberikan coretan-coretan kecil tentang keberhasilan irwandi-Nazar selama setahun ini? Atau benar bahwa pemerintahan baru ini sudah menjadi sentralistik gaya orde baru, seperti yang dituduhkan Muntasir hamid, kader partai utama penyangga orde baru... Membingungkan memang kader partai orde baru menuduh mantan pemberontak melakukan pemerintahan ala orde baru. Atau pertanyaan saya juga akan dianggap retorika? Ka gawat menyoe meunan... wass Rahmat Djailani --- radja perdamaian wrote: > > Ya kita yang akan mendapatkan pelayanan publik, > kitakan bagian yang mendapatkan pelayanan, saya > lihat bahwa saat ini belum ada aturan yang jelas > sehingga apabila ada di antara kita melayangkan > surat atau apapun, kita hanya dikatakan pesan bapak > akan saya sampaikan ke atasan. > > nah itukah yang dikatakan aturan...maka menurut > aku, harus ada aturan yang dibuat dalam > undang-undang atau qanun yang mengatur peran warga > atau si yang mendapatkan pelayanan dalam > memonitoring pelayanan publik > > Saleum DAMEe > > - Original Message > From: | r i m a | > To: [EMAIL PROTECTED] com > Sent: Thursday, January 17, 2008 12:22:23 PM > Subject: RE: [IACSF] Diskusi Pelayanan Publik > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Bisa saja, jika ada atau > maujud, maka pengkritisan lanjutan pastinya pada > kauantitas (cakupan) dan kualitas > aturan yang dibuat. Lebih jauh lagi, kita akan > bicara pada tema kemauan > kekuasaan untuk menyediakan dirinya dikendalikan/ > memenuhi aspirasi masyarakat, > disisi lain kita juga harus mengkaji > kesiapan/kemampuan masyarakat untuk memerintah > kekuasaan. > > > > > > Defini masyarakat juga > harus dibongkar-kembali, karena term âmasyarakatâ > selalu merujuk ke > kumpulan populasi manusia non-penguasa/ bukan > negara. Dimana beda-beda antara populasi > kekuasaan dan non-kekuasaan tidaklah seperti hitam & > putih, selalu saja ada > ruang abu-abu diantara keduanya. > > > > > > Mungkin bisa merujuk ke > grafik cilet-cilet dibawah ini: > > > > >
