Jawa Pos
[ Jum'at, 30 Oktober 2009 ] ONPB Targetkan 2011 sebagai Pelaksanaan Referendum Papua SORONG - Aksi separatisme kembali terjadi di tanah Papua. Kemarin (29/10) ratusan orang berunjuk rasa di aula SMA YPK 2 Maranatha Sorong, Papua Barat. Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Otorita Nasional Papua Barat (ONPB) tersebut bahkan menyerukan Merdeka Harga Mati dan menargetkan 2011 sebagai pelaksanaan referendum. Aksi diawali dengan ibadah singkat, dipimpin Pendeta Mayor dan Pendeta Korwa, diikuti berbagai orasi politik. Sebagian besar orasi itu berisi perjalanan panjang perjuangan bangsa Papua sebelum dan sesudah berintegrasi dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tampil dalam orasi tersebut, antara lain, Presiden National Congress ONPB Terrianus Yocku, Gubernur Eksekutif ONPB Wilayah Sorong Ham Yesnan, dan Gubernur Eksekutif ONPB Wilayah Manokwari Markus Yenu. Dalam orasi politiknya, Yocku mengatakan, bangsa Indonsia harus sesegera mungkin menyerahkan Papua kembali ke PBB. Selanjutnya, PBB akan mengadakan referendum di tanah Papua. Yocku lantas mengutip New York Agreement yang menyatakan bahwa Indonesia hanya memegang Papua selama 26 tahun, mulai 1 Mei 1963-1998. "Secepat mungkin Indonesia harus mengembalikan kedaulatan Papua ke PBB. PBB sendiri akan menindaklanjuti dan melaksanakan referendum," tegas Yocku. Dalam kesempatan itu, Yocku menandaskan akan menemui presiden Indonesia pada 2010. Misinya memaksa Indonesia untuk mengembalikan Papua ke PBB agar bisa mengadakan referendum pada 2011. "Biarlah masyarakat Papua bisa menentukan nasibnya sendiri," ujarnya. Sesudah orasi politik di aula tersebut, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kota Sorong untuk menyampaikan peryataan sikap politik mereka. Intinya Merdeka Harga Mati. Dalam perjalanan menuju kantor DPRD, di barisan paling depan, massa membentangkan spanduk bergambar bendera Bintang Kejora. Tiba di kantor DPRD sekitar pukul 13.00 WIT, massa yang dikoordinasi Mikael Mandabayan kembali meneriakkan yel yel Papua Merdeka. Kedatangan massa diterima 21 anggota DPRD Kota Sorong serta Wakapolresta Sorong Kompol Raydian Kokrosono SIK. Wakil massa Marthen Manggaprouw menyampaikan sembilan poin. Antara lain, menolak tegas dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi pemerintah Indonesia. Lainnya, mendukung dialog yang dimediasi PBB atau dialog internasional. Setelah menyampaikan aspirasi, massa meninggalkan kantor DPRD dengan menumpang truk yang disiapkan polresta. Setelah demo damai, Yocku dengan didampingi Yesnan dan Yenu menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan merupakan pendidikan politik kepada masyarakat Papua. "Agar masyarakat Papua paham bahwa kemerdekaan adalah hak orang Papua," tegasnya. Selama aksi berlangsung, kondisi Kota Sorong terkendali. Sebelumnya, Kapolresta AKBP Johannes Nugroho Wicaksono mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah. (ris/Cr-31/dik/jpnn/ruk
<<97779large.jpg>>
