Refleksi : Kalau daerah Anda tidak ada wakilnya dalam kabinet NKRI seperti apa yang dijanjikan, harap sabar, insyaalloh, semoga diberikan kesempatan pada abad-abad mendatang. hehehehe:-))
http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=27018 Jumat, 16 Oct 2009, | 22 Mulai Telepon Calon Menteri SBY Janjikan Kabinet Wakili Semua Daerah Bogor, AE.- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan proses seleksi calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode kedua akan dilakukan dengan beberapa cara. Yakni, Presiden meminta usulan nama dari partai politik koalisi. Selain itu SBY juga mencari sendiri nama-nama kandidat menteri yang mempunyai kompeten, sesuai UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Presiden menjanjikan, komposisi kabinet mendatang mewakili semua daerah. "Ada pertanyaan dari mana SBY dapat nama-nama calon menteri itu, dari SMS, pesan, atau usulan yang datang, tidak seperti itu. Sumber menteri saya dapat dari usulan parpol koalisi, di luar itu saya mencari, memilih dan menetapkan sendiri nama-nama di luar dari usulan parpol," kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (14/10) malam. Menurut SBY, parpol mengajukan nama calon menteri sebanyak tiga kali lipat dari posisi yang diminta. "Misalnya parpol ini dapat dua posisi menteri, berarti parpol itu mengusulkan enam nama. Dalam komunikasi saya dengan parpol yang bersangkutan, tentu saya memperhatikan peringkat yang diprioritaskan atau diunggulkan parpol, meskipun bisa saja saya menolak, saya ingin yang itu, bukan yang diprioritaskan, karena itu hak peroregatif presiden," kata SBY. Dia juga mengatakan, calon-calon yang diusulkan oleh parpol, belum tentu dia tidak termasuk kalangan profesional. "Hati-hati mengaketagorikan seperti itu, non profesional atau profesional. Sebab bisa saja parpol usul calon dari profesional, bisa saja dari birokrat, ekonom, ahli teknologi, atau bisnismen." SBY menyatakan, untuk kemajuan KIB periode kedua ini, diperlukan integritas yang baik dan keterwakilan dari segi identitas. "Kabinet mendatang tidak boleh meninggalkan identitas, dari segi agama, etnis, suku, gender, termasuk yang berusia relatif tua, dan berusia relatif muda, semua tentu menjadi pertimbangan, tetapi tidak boleh hitam putih, seperti statistik yang ada, tidak mungkin semua suku dan etnis di tampung, posisinya tidak cukup.Tapi semua daerah akan ada, ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, juga ada dari Papua dan Maluku. Semua itu menggambarkan kemajemukan," bebernya. Sementara itu Partai Golkar dipastikan bakal masuk dalam koalisi di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga, sampai tadi malam, ada enam partai politik yang akan mendapatkan jatah menteri di kabinet. Selain Golkar yang masuk setelah Pilpres selesai, ada lima parpol mitrakoalisi yang dipastikan mendapat jatah di kabinet. Yakni Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB. "Hingga malam ini, itu ada enam (parpol)," kata SBY dalam penjelasan kepada wartawan di Puri Cikeas, Bogor, kemarin (14/10). SBY didampingi Wapres terpilih Boediono, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkominfo M. Nuh, dan Seskab Sudi Silalahi. SBY mengatakan, dengan selesainya Munas Golkar di Pekanbaru, ada keinginan partai berlambang beringin itu untuk berkoalisi. "Golkar telah menyampaikan, ke depan ingin menjadi bagian di pemerintahan dan ingin menggalang kebersamaan di parlemen. Ini tentu menjadi bagian koalisi," kata SBY. Dia mengatakan, tetap berpegang kepada aturan main dan prinsip keadilan dengan mitrakoalisi lainnya. Presiden mengakui, memang sudah ada kontrak politik antara parpol koalisi sebelum Pilpres. Namun, kata dia, tidak pernah ada kesepakatan di antara parpol koalisi lama, yang menyatakan tidak boleh menerima Parpol lain. "Misi saya adalah menjalankan amanah rakyat. Bagaimana saya bisa menjalankan pemerintahan yang efektif, stabil, dan baik," kata SBY. Presiden mengatakan, kekuatan koalisi yang cukup besar di parlemen, tidak akan serta merta melemahkan check and balance dalam pemerintahan. Dalam kesempatan itu, SBY juga mengatakan, dia menghormati posisi PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura untuk memilih tidak berkoalisi. "Itu menjadi pilihan," kata SBY. SBY mengatakan, baik di parlemen maupun di kabinet, sama-sama berjuang untuk rakyat. "Tentu saya kira yang di kabinet juga ingin berjuang untuk rakyat. Ibu Mega (Megawati Soekarno Putri, ketua umum DPP PDIP) juga pernah jadi Wapres dan presiden, semua juga ingin berbuat yang terbaik bagi rakyatnya," katanya. Mengenai dukungan Partai Demokrat kepada Taufiq Kiemas (suami Megawati) untuk menjadi Ketua MPR, itu memang ada kesepakatan politiknya. "Sampai di situ. Tapi di pemerintahan dan DPR belum. Terhenti sampai di MPR," kata SBY. SBY menambahkan, mulai malam ini hingga Jumat malam, calon-calon menteri akan mulai diberitahu jadwal fit and proper test yang dimulai Sabtu dan Minggu (17 dan 18 Oktober). Calon menteri yang sudah masuk akan dihubungi via telepon. ''Pada Jumat malam, presiden akan membuat pesta perpisahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Kesatu. Pada saat itu lah, proses menghubungi calon menteri via telepon selesai. SBY mengatakan, saat ini semua pos dan nama menteri sudah hampir selesai disusun. "Tinggal sekitar empat posisi yang masih mismatch," kata SBY. ''SBY?memastikan, komposisi menteri sudah mempertimbangkan keterwakilan parpol koalisi, kepakaran profesional, kemajemukan wilayah, serta gender. Di luar Kapolri, Kejagung, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Seskab, ada 34 pos menteri yang akan diisi. SBY meminta maaf kepada semua kalangan yang tidak bisa diakomodasi karena jatah kursi menteri yang terbatas. "Slot-nya terbatas, seat-nya terbatas, kursinya terbatas," katanya. SBY menambahkan, parpol koalisi juga telah menyerahkan semua nama calon menteri. Parpol menyerahkan nama sebanyak tiga kali jumlah jatah yang diberikan SBY. Jadi, misalkan satu partai mendapat jatah dua kursi, Parpol itu akan menyerahkan enam nama. SBY mengatakan, dirinya akan memperhatikan prioritas nama menteri yang diajukan partai. Meski tidak menutup kemungkinan, dirinya bisa memilih nama menteri yang tidak diprioritaskan, namun tetap sesuai dengan nama-nama yang diajukan. (JPNN http://clickoverall.com/inilah-susunan-kabinet-indonesia-bersatu-periode-2009-2014.html Susunan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014: MENTERI KOORDINATOR 1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto 2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa 3. Menko Kesra : R Agung Laksono 4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi MENTERI DEPARTEMEN 1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi 2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa 3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro 4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar 5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani 6. Menteri ESDM: Darwin Saleh 7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat 8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu 9. Menteri Pertanian : Suswono 10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan 11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi 12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad 13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar 14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto 15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih 16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh 17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri 18. Menteri Agama : Suryadharma Ali 19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik 20. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring MENTERI NEGARA 1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata 2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan 3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta 4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan 6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana 8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar 9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng 10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa PEJABAT SETINGKAT MENTERI 1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto 2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan 3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
