Siapa yang akan rugi bila NKRI dibubarkan dan siapa yang beruntung apabila NKRI
tidak dibubarkan??
----- Original Message -----
From: Halim Akbar
To: nasional-l...@yahoogroups.com ; hk...@yahoogroups.com ;
sastra-pembeba...@yahoogroups.com ; wahana-n...@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, October 07, 2009 12:34 PM
Subject: Trs: [HKSIS] Fw: [media-jakarta] HMP: NKRI TERANCAM BUBAR
Yang ingin membubarkan NKRI itu adalah ayahmu, yaitu eyang Harto. Masak
anda ingin menyelamatkan NKRI. Bukankah anda sendiri seorang pembunuh hakim
agung. Ini namanya maling teriak maling. Sekarang bukan jamannya orang-orang
bisa ditipu, orang sudah pada tahu siapa anda dan bapak anda, eyang Harto
koruptor terbesar di dunia.
--- Pada Rab, 7/10/09, Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@yahoo.com> menulis:
Dari: Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@yahoo.com>
Judul: [HKSIS] Fw: [media-jakarta] HMP: NKRI TERANCAM BUBAR
Kepada:
Tanggal: Rabu, 7 Oktober, 2009, 11:13 AM
--- On Tue, 10/6/09, Hutomo For Golkar <hutomoforgolkar@
yahoo.com> wrote:
From: Hutomo For Golkar <hutomoforgolkar@ yahoo.com>
Subject: [media-jakarta] HMP: NKRI TERANCAM BUBAR
To: liemsioklan@ yahoo.com, mediac...@yahoogrou ps.com,
media-b...@yahoogro ups.com, media-jakarta@ yahoogroups. com
Cc: alfaqirilmi@ yahoo.com, s_murs...@yahoo. com,
fery_relasyah@ yahoo.com
Date: Tuesday, October 6, 2009, 10:03 AM
NKRI TERANCAM BUBAR, PERLU DISIKAPI SEGERA
Oleh: HUTOMO MANDALA PUTRA (*)
Perjalanan bangsa telah sepakat memilih sebagai negara
demokrasi, namun dalam prakteknya, demokrasi menjadi ajang yang menyengsarakan
rakyat. Demokrasi baru slogan semata. Sementara itu, bangsa menghadapi
permasalahan serius, diantaranya: Kesemrawutan Sistem Ketatanegaraan, Ancaman
disintegrasi negara, Rekolonialisasi Ekonomi, Kesenjangan pertukaran barang dan
jasa, Kelemahan jiwa wirausaha dan krisis kepercayaan diri, Kelemahan
kelembagaan politik, sosial, hukum, dan kerusakan moral sebagian elit bangsa,
serta ketergantungan asing, Tidak tanggap dalam menyikapi globalisasi dengan
segala aspeknya.
Globalisasi sudah terjadi sejak jaman Hindu masuk ke Indonesia,
dimana Nusantara merupakan sekumpulan Kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri.
Lalu disusul masuknya para Wali yang sambil berdagang menyebarkan ajaran Islam,
disusul dengan jaman kolonial dimana perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC
menguasai Nusantara dan mengontrol perdagangan rempah-rempah, kopi, teh, kelapa
sawit, coklat, gula, dll komoditi yang ada di bumi Nusantara. Makanya masih
bisa kita lihat berbagai peninggalan jaman Belanda berupa perkebunan
dimana-mana, yang sekarang menjadi BUMN yang disebut PTPN (PT Perkebunan
Negara).
Dengan keterpurukan Indonesia saat ini, serta persoalan yang
multidimensi tanpa penyelesaian, banyak yang mengkhawatirkan thesis Huntington
tentang perpecahan bisa terjadi di Indonesia. Saya percaya Indonesia dengan
Pancasilanya memiliki kedewasaan berbangsa yang tinggi. Memorandum Helsinki
merupakan salah satu bukti nyata bagaimana persoalan Aceh diselesaikan melalui
suatu model kompromistis dalam kerangka globalisasi, namun kurang menguntungkan
bagi keutuhan NKRI.
Nama Nanggroe berarti Negara. Maka NAD ”defacto” merdeka secara
ekonomi namun secara politik tetap masih mengakui Republik Indonesia sebagai
kedaulatan negara. Jelasnya semacam “franchise bendera Indonesia”. Sebuah
bentuk baru nasionalisme di era milenium. Kalau kita cermati isi perjanjian
Helsinki, provinsi NAD boleh memiliki bank sentral sendiri artinya boleh
mencetak matauang sendiri, boleh melakukan perdagangan antar negara serta
transaksi keuangan atau pinjaman (loan) dengan negara lain secara mandiri,
boleh mendirikan partai lokal, berhak atas aset sebesar 70%, sementara 30%
adalah hak pemerintah pusat (Republik Indonesia). Dari sisi globalisasi,
kompromi ini bisa dilihat sebagai model yang paling efisien. Bagi hasil aset
30% untuk Pemerintah Pusat boleh dianggap sebagai biaya franchising bendera
Indonesia, sehingga provinsi NAD tetap mengakui “merah putih” ketimbang harus
mengeluarkan ongkos mendirikan keduataan besar atau konsulat di setiap negara
dan membangun militer sendiri yang biayanya tidak sedikit. Maka, 30% adalah
biaya pinjam bendera. Demikianlah dari kacamata globalisasi yang disandarkan
pada ekonomi.
Dialog saya dengan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, menyimpulkan
bahwa kalau sampai terjadi perpecahan di Indonesia, maka biayanya amat besar.
Anda ingat satu Bosnia yang pengungsinya hanya belasan ribu orang sudah menjadi
beban dunia. Kalau Indonesia terpecah belah maka jutaan orang akan menjadi
pengungsi dan akan menjadi beban dunia yang sangat berat. Ini tentu tidak
diinginkan oleh warga dunia. Kita tahu bahwa suku-suku bangsa di Indonesia
sudah tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan identitas bangsa Indonesia
tidak peduli dimanapun dia berada. Kalau sampai terjadi perpecahan, maka
sukubangsa yang sudah menetap tidak daerah asalnya akan dikejar-kejar dan
dibunuhi oleh suku asli seperti yang terjadi di Bosnia. Padahal sejak Sumpah
Pemuda 1928 dikumandangkan, suku-suku bangsa di Indonesia sudah banyak
melakukan kawin campur antar suku tanpa ada sutu masalah karena mereka percaya
dan meyakini diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Bahkan juga kawin antar
agama, bukan hanya antar suku. Konsep Indonesia semacam itu indah sekali. Maka
secara geo politik, tidak mungkin Indonesia dihancurkan atau dipecah-belah
dengan dalih apapun karena dunia akan ikut menanggung akibatnya.
Maka, solusi kompromistis seperti NAD akan memberikan inspirasi
kepada daerah-daerah lain. Ini adalah tantangan untuk pemerintah pusat apaibila
tetap tidak melakukan perubahan yang bisa mensejahterakan rakyat serta
mengarahkan proses otonomi daerah yang secara konvergen dan konsisten menuju
suatu bingkai baru ”Smart Indonesia Incorporated”.
Sering dinyatakan bahwa Indonesia amat didikte oleh asing.
Globalisasi memang yidak bisa lepas dari proses dikte-mendikte antar negara.
Indonesia tidak terkecuali. Sesungguhnya semua negara saling ”mengintervensi”,
Amerika sendiri saat ini kewalahan menghadapi Cina yang mampu menawarkan harga
produk yang jauh lebih murah. Di kita sendiri, bukankah Outlet Factory
disejumlah kota tak terkecuali di Bandung, saat ini justru didominasi produk
dari Taiwan, RRC dan juga Thailand, sama sekali bukan produksi industri
setempat.
Soal ”dikte-mendikte” di tingkat global, itu tergantung kemauan
kita sebagai bangsa. Lihat saja Cina yang boleh dibilang ”suka-suka”, ”maunya
sendiri”. Kita ini yang tidak jelas maunya apa sebagai bangsa. Dalam hal
kedaulatan negara terlebih dibidang ekonomi, tidak seharusnya Indonesia sampai
didikte seperti yang terjadi dewasa ini, karena Indonesia kaya raya.
Sumberdaya alam dan mineral kita yang berlimpah itu seharusnya dikelola dengan
orientasi untuk kepentingan rakyat banyak.
Jadi kalau dengan kekayaan alam yang melimpah serta rakyat yang
demikian tangguh, tapi nyatanya Indonesia masih didikte, itu berarti yang
salah kita sendiri. Hal ini tergantung dari kesadaran masyarakat dan pemerintah
tentang aset-aset yang dimiliki, seperti dikatakan oleh Hernando de Soto.
Kesadaran itulah yang bisa memulai proses transformatif untuk mengubah
aset-aset itu menjadi modal produktif yang bisa menggerakkan lokomotif
perekonomian. Disinilah pentingnya kesadaran publik, bahwa dalam diri kita
sebagai bangsa ada yang salah. Dan mestinya setelah diketahui dimana letak
kesalahan tersebut, tidak perlu ada resistensi dalam menyatukan segenap
kekuatan untuk menata kembali, agar kita segera bangkit dari keterpurukan,
untuk segera mengejar ketertinggalan yang sudah terlanjur terjadi.
Dengan pemahaman tersebut, maka yang perlu dijadikan prinsip
atau landasan untuk memaknai nasionalisme baru Indonesia. Bukan lagi
nasionalisme karena bangsa merasa senasib bekas dijajah Belanda, namun
nasionalisme harus ditata ulang, dimaknai ulang, yakni apa manfaat keberadaan
negara bagi nasib orang per orang secara nyata. Kata kuncinya adalah menjamin
kesetaraan di bidang ekonomi, politik, sosial kultural, keamanan baik individu
maupun kelompok tanpa pandang latar belakang primordialnya. Kesemuanya itu
harus dibingkai oleh platform Indonesia Incorporated. Platform ini yang menjadi
pengikat persatuan dan kesatuan nasional dalam arti baru yang relevan dengan
jamannya, dan yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan peluang-peluang
jaman baru untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Demikianlah secuil dari rasa keprihatinan saya sebagai warga
bangsa, yang mendorong saya untuk memutuskan terjun dalam politik melalui
pencalonan Ketua Umum Partai Golkar dalam MUNAS mendatang. Partai Golkar saya
bawa untuk mempelopori pembenahan Indonesia secara fundamental sehingga kokoh
menghadapi badai globalisasi yang tidak bisa dielakkan. Semoga Tuhan meridhoi.
Amiin.
(*) Calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 4-8 Oktober 2009
------------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
