http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
Stockholm, 4 November 2007
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
SITUASI ACHEH KEDEPAN AKAN MENGALAMI KEMERDEKAAN PENUH ATAU TIDAK
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
SEKILAS MENYOROT SITUASI ACHEH KEDEPAN APAKAH ACHEH AKAN MENITI JEMBATAN
KEMERDEKAAN YANG PENUH ATAU TIDAK
"Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang telah memberikan peluang bagi
saya seorang masyarakat yang ingin mengetahui banyak masalah dan situasi serta
sejarah aceh yang sesungguhnya. Saya ingin bertanya dan kalau memang saudara
bisa menjawab atau menganalisa. Alhamdulillah, kalau tidak...yah .. kita
serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang pertama: bagaimana kira2 menurut
pendapat anda situasi Aceh kedepan?,...apa akan mengalami Kemerdekaan atau
tidak dan apa alasannya? Yang kedua: ejaan yang benar apa "Atjeh" atau
"Acheh"..? dan adakah sejarah dari masing2 ejaan yang saudara ketahui? Terima
kasih sebelumnya. Wassalam" (Banta Amad, [EMAIL PROTECTED] , [121.52.59.59],
Date: Thu, 1 Nov 2007 05:56:24 -0700 (PDT))
Terimakasih saudara Banta Amad di Jakarta.
Mengenai pertanyaan saudara Amad "bagaimana kira2 menurut pendapat anda situasi
Aceh kedepan?,...apa akan mengalami Kemerdekaan atau tidak dan apa alasannya?".
Baiklah saudara Amad, disini Ahmad Sudirman akan sedikit mencoba untuk
mengulitinya.
Sejak MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 sampai detik
sekarang ini, Acheh telah memasuki arena damai secara politik, hukum dan
sejarah lebih dari dua tahun. Juga Acheh melalui MoU Helsinki telah melahirkan
UU Tentang Pemerintah Acheh yang menjadi pijakan batu bagi berdirinya
Pemerintah Acheh pasca perdamaian. Kendatipun masih banyak isi UU tentang
Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 yang bertentangan dengan MoU Helsinki
("90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena
bertentangan dengan MoU Helsinki" http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )
Nah sekarang, langkah awal berdirinya Pemerintah Acheh yang berpijak pada UU
tentang Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 yang sebagian besar isinya
tidak mengacu pada MoU Helsinki 15 Austus 2005, maka lahirlah Pemerintah Acheh
yang jauh dari apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki yaitu
Self-Government bagi Acheh kearah jalur ".pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang".
Nah kata-kata tersebut merupakan referensi hukum daerah otonomi model UUD 1945
Pasal 18B ayat (1) hasil amandemen. Padahal daerah otonomi Acheh model UUD 1945
Pasal 18B ayat (1) tidak disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI dalam MoU
Helsinki. Jadi disini pihak RI dalam hal ini pihak Pansus DPR RI secara hukum
dan sengaja telah menghancurkan hasil kesepakatan antara pihak GAM dan
Pemerintah RI yang tertuang dalam MoU Helsinki yang menyangkut Self-Government.
Jelas, dengan Pemerintah Acheh yang berdiri diatas batu pondasi UU yang
menjurus kearah daerah otonomi Acheh model UUD 1945 Pasal 18B ayat (1), maka
meluncurlah Negeri Acheh ke lembah jurang cengkraman RI dengan unitaris-nya.
Atau dengan kata lain Acheh masih tetap dalam dekapan status quo pihak RI.
Dah inilah yang masih tidak dimengerti dan tidak disadari oleh sebagian besar
bangsa dan rakyat Acheh sampai detik sekarang ini.
Buktinya, baik itu saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf ataupun saudara
"Wakil Gubernur Acheh" Muhammad Nazar, begitu juga saudara "Walikota Sabang"
Munawar Liza Zainal dan tidak ketinggalan saudara "Bupati Bireuen" Nurdin
Abdul Rahman serta para pendukung mereka tidak mampu dan tidak berani lagi baik
secara politik atau hukum dengan terbuka untuk meluruskan melalui cara
pengamandemenan UU tentang Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 agar
diacukan kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
Kendatipun mereka itu adalah sebagai orang-orang GAM tetapi karena kursi
kekuasaan yang diduduki mereka adalah kursi kekuasaan buatan UU tentang
Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 yang tidak mengacu pada MoU Helsinki 15
Agustus 2005.
Bagi yang ingin mengetahui secara lebih mendetil tentang UU tentang
Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 yang tidak mengacu pada MoU Helsinki 15
Agustus 2005 dipersilahkan untuk menelitinya dalam tulisan "Membongkar UU
Pemerintahan Acheh yang mengklaim Acheh sebagai provinsi dalam RI" (
http://www.dataphone.se/~ahmad/060726.htm )
Selanjutnya, para penguasa baru Acheh yang masih belum matang dalam politik dan
mengatur pemerintahan ini ketika begitu menduduki kursi kekuasaan dan
dihadapkan kepada gemerlapannya uang, bisnis dan kedudukan, maka langsung saja
silau dan lupa diri, sehingga yang sebenarnya harus diperjuangkan perbaikan
kehidupan rakyat yang sebagian masih dalam taraf tingkat hidup yang miskin
dilupakan.
Berlomba-lomba untuk melakukan bisnis dengan cepat dengan memakai alat
kekuasaan adalah salah satu pertanda kehancuran usaha bisnis bagi kemakmuran
rakyat Acheh. Dan apalagi kalau usaha bisnis kilat dengan memakai kekuasaan dan
koneksi hanya dijalankan oleh segelintir orang akan mengakibatkan bentuk tubuh
baru yang disebut konglomerat Acheh baru yang membawa sengsara rakyat Acheh.
Tentu saja, karena "Gubernur Acheh", "Wakil Gubernur Acheh", "Walikota Sabang",
"Bupati Bireuen" dan "Bupati Pidie" serta pimpinan Acheh lainnya yang ada
berkaitan dengan GAM tidak mampu memimpin negeri Acheh kearah kemerdekaan dan
kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Acheh, maka bisa terjadi bahwa perjuangan
GAM yang dicita-citakan dan dilaksanakan oleh Wali Teungku Hasan Muhammad di
Tiro yang sampai detik sekarang beliau masih di Swedia akan tercoreng
sebagaimana corengan arang hitam dijidat.
Inilah merupakan sebagian faktor dari ratusan faktor lainnya yang bisa
menghambat perjuangan GAM kearah kemerdekaan penuh di Acheh melalui jalur
politik dan hukum.
Berkurangnya kepercayaan sebagian besar bangsa dan rakyat Acheh kepada Pimpinan
di Acheh yang adalah dari GAM akan menjadi bumerang bagi perjuangan GAM dibawah
Pimpinan Wali Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan Stafnya.
Tetapi tentu saja, bahwa apa yang sedang dijalankan oleh penguasa baru Acheh
sekarang adalah bukan merupakan kebijaksaan politik GAM yang dipimpin oleh Wali
Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya, melainkan itu semuanya adalah
merupakan kebijaksanaan politik dan hukum yang dijalankan oleh pihak penguasa
baru Acheh.
Pihak RI, khususnya mereka yang mengetahui secara penuh tentang proses
pertumbuhan dan perkembangan RI kaitannya dengan Acheh bahwa memang Acheh
adalah bukan bagian dari wilayah RI, melainkan Acheh adalah merupakan satu
negeri yang telah menyelamatkan RI dari kepunahan di atas bumi ini, tetapi
akhirnya justru diambil dan dimasukkan kedalam wilayah RI dengan memakai
istilah NKRI ("Kembali mengulang dalam rangka menguliti mitos RI hasil buatan
Soekarno dengan kelompok unitaris RI-nya" ,
http://www.dataphone.se/~ahmad/070817.htm ) ("Pemerintah Darurat Republik
Indonesia adalah Pemerintah dalam pengasingan di Kuta Radja, Acheh" ,
http://www.dataphone.se/~ahmad/071102.htm )
Jadi, sebenarnya kalau perjuangan bangsa dan rakyat Acheh sekarang ini terus
diarahkan ke jurusan UU tentang Pemerintahan Acheh tanggal 11 Juli 2006 yang
tidak mengacu pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005, maka situasi Acheh kedepan
akan jauh dari jembatan kemerdekaan penuh.
Selanjutnya tentang pertanyaan saudara Amad : "ejaan yang benar apa "Atjeh"
atau "Acheh"..? dan adakah sejarah dari masing2 ejaan yang saudara ketahui?"
Nah tentang ejaan inipun telah dimanipulasi oleh pihak RI juga. Sebenarnya
kalau mengacu kepada bahasa yang dipakai oleh bangsa Acheh, ejaan Acheh ditulis
dengan huruf-huruf Atjèh. Adapun dalam ejaan bahasa Melayu yang sebelum tahun
1972, artinya sebelum adanya
kesepakatan antara pihak Malaysia, Brunai dan Indonesia dalam hal Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) ajeaan untuk Acheh ditulis dengan huruf-huruf Atjeh.
Sebagai contoh ketika ejaan Atjeh dipakai oleh Teungku Muhammad Dawud Beureueh
di Acheh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953:
"Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah
sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah
sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam."
Nah dalam Proklamasi Negara Islam Indonesia di Acheh, Teungku Muhammad Dawud
Beureueh memakai ejaan Atjeh untuk nama negeri Acheh.
Hanya setelah dilakukan usaha Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972,
maka lahirlah pergantian huruf-huruf, diantaranya tj ditukar menjadi c, dj
menjadi j, ch menjadi kh, sj menjadi sy. Sehingga ejaan Atjeh ditukar menurut
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) menjadi Aceh.
Adapun untuk ejaan Acheh itu diambil dari kata-kata dalam bahasa Inggris. Dan
ejaan Acheh ini dipakai sebagai nama negeri untuk Acheh oleh Wali Teungku Hasan
Muhammad di Tiro baik dalam tulisan-tulisannya ataupun dalam surat-suratnya
ataupun dalam redeklarasi kemerdekaan Acheh pada tanggal 4 desember 1976 yang
ditulis dalam bahasa Inggris.
Misalnya satu contoh:
"To the people of the world: We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our
right of self- determination, and protecting our historic right of eminent
domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from
all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of
the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku
Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra
and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". (The Price of Freedom: the
unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh
Sumatra,1984, hal : 15, 17).
Nah dalam redeklarasi Acheh medeka, Wali Teungku Hasan Muhammad di Tiro
menuliskan ejaan Acheh untuk negeri Acheh.
Inilah sedikit kupasan dalam usaha menguliti masalah situasi Acheh dimasa depan
dan ejaan Atjeh, Atjèh, Acheh atau Aceh.
Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL
PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca
tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam
dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP
http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon
petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]
----------
Received: from [121.52.59.59] by web33310.mail.mud.yahoo.com via HTTP; Thu, 01
Nov 2007 05:56:24 PDT
Date: Thu, 1 Nov 2007 05:56:24 -0700 (PDT)
From: banta amad <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Bagaimana Nasib Aceh kedepan?
To: [EMAIL PROTECTED]
Assalamualaikum
Terima kasih kepada anda yang telah memberikan peluang bagi saya seorang
masyarakat yang ingin mengetahui banyaka masalah dan situasi serta sejarah aceh
yang sesungguhnya.
Saya ingin bertanya dan kalau memang saudara bisa menjawab atau menganalisa..
Alhamdulillah, kalau tidak...yah .. kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.
yang pertama: bagaimana kira2 menurut pendapat anda situasi Aceh
kedepan?,...apa akan mengalami Kemerdekaan atau tidak dan apa alasannnya?
yang kedua: ejaan yang benar apa "Atjeh" atau "Acheh"..? dan adakah sejarah
dari masing2 ejaan yang saudara ketahui?
Terima kasih sebelumnya ...
Wassalam
Asoe_Nanggroe Atjeh
----------
