Itu bukan urusan kami bangsa Acheh -Sumatra Cut Hasniati. Itu urusan kalian
yang masih kental mengaku diri sebagai bangsa Indonesia yang Hipokrit dan
korup. Tulisan kamu itu memperkuat kedudukan Indonesia di Acheh - Sumatra.
Kalau anda tidak berani menyuarakan Acheh - Sumatra lebih baik diam saja.
Atau memang anda termasuk tipe yang sudah mendarah daging Idiology
Pancasilanya, hingga membuat media yang anda gunakan ini patut kita curigakan
sebagai media yang juga hipokrit. Itukah yang namanya media Ilmiah? Apanya
yang ilmiah? Kalau tetap saja memuat tulisan seperti itu, secara tidak
langsung telah mengundang kami untuk mencurigainya.
»
Artikel Senin 8 Januari 2007 | Upload 18:55 WIB | 58
KAPAN KITA TERBEBAS DARI UTANG
Oleh : Cut Hasniati, SH., M.Hum |Direktur Lembaga Bantuan Hukum Anak Perwakilan
Aceh Singkil dan Staf Infokom Aceh Singkil
Pemerintah dapat melakukan tindakan kompromistis
dengan meminta penghapusan hutang kepada IMF, World Bank dan Negara CGI lainnya.
Indonesia, negeri ku yang subur dan kaya, dari sejak dulu kala selalu
dipuja-puja bangsa. Demikian sebait lagu terkenal yang sering dinyanyikan anak
sekolahan atau saat hari proklamasi dan hari bersejarah lainnya. Namun
sepertinya lagu tersebut sudah tidak aktual lagi dan hanya penghias kata-kata
indah saja bila dibandingkan dengan gambaran Indonesia sekarang.
Miris memang tapi inilah yang terjadi, potret buram indonesia yang dikuasai
oleh cengkraman asing, jelas nampak didepan mata kita. Bayangkan hampir seluruh
perusahaan yang berdiri megah rata-rata mengorek hasil sumber daya alam dan
jasa di Indonesia dikuasai oleh saham-saham asing. Berbagai langkah dilakukan
pemerintah untuk menggaet lebih banyak investor asing, yang katanya merupakan
cara yang ampuh untuk mengolah sumber daya indonesia yang masih terpendam.
Dengan Investasi diharapkan sumber daya yang terpendam itu dapat menghasilkan
devisa baru bagi pemerintah seperti pajak baru, terbukanya lowongan kerja baru
dan manfaat positif lainnya.
Kedatangan Bush 6 jam di indonesia 21 november 2006 yang lalu, diharapkan
dapat menggenjot iklim keuangan yang lebih baik di Indonesia. Walaupun untuk 6
jam itu, pemerintah mengabaikan protes rakyat dan rela menguras sekitar 3
Milyar untuk pengamanan orang nomor satu Negeri Paman Sam itu. Kedatangan Bush
(terlepas dari pro dan kontra) adalah sesuatu yang dinantikan oleh iklim
investasi dimana diharapkan akan terjadi penambahan investasi yang berasal dari
pemodal Amerika dan negara maju lainnya di indonesia. Walaupun setelah
pertemuan tersebut, ternyata belum ada perubahan berarti di Bursa Efek Jakarta,
artinya kita belum bisa memastikan apakah investor dari luar akan segera
mengalir deras ke indonesia.
Karena pengalaman selama ini mengajarkan kita, tidak ada investasi yang
datang gratis dan tanpa regulasi ketat dari penanam modal, yang akhirnya tetap
menginginkan keuntungan yang besar bagi Pemilik Modal. Yang tinggal untuk kita
hanya sisa recehan dari pajak (itupun disinyalir masih di sunat oleh pejabat
tertentu).
Kondisi ekonomi Indonesia yang sangat rentan membuat bangsa ini harus
melakukan segala cara termasuk mengutang kesana-sini. Bayangkan saja, Menteri
Keuangan Jusuf Anwar pernah mengatakan kalau utang pemerintah RI hingga Maret
2005 mencapai Rp. 1282 Triliun atau 52 % dari Produk Domestik Bruto (Kapan
lagi.com edisi 11/3/2006). Lebih fantastis lagi, Sri Hartati Samhadi dalam
Kompas edisi 20 mei 2006 menuliskan kalau total utang indonesia saat ini
mencapai angka 1.318 Triliun. Dengan jumlah penduduk indonesia 210 juta jiwa
sekarang ini dan melihat perkembangan hutang yang begitu raksasa, artinya
apabila dibagi rata setiap penduduk indonesia termasuk (bayi baru lahir)
terbebani utang sekitar 7 juta per orang!. Padahal sebelumnya utang awal
pemerintah Indonesia awal kemerdekaan hanya 7 milyar (4 Milyar sisa utang
pemerintahan belanda, dan 3 milyar utang baru pasca merdeka). Setelah 61 tahun
merdeka hutang itu kemudian bertambah menjadi 1.318 Triliun, atau bertambah
1.311
Triliun selama 61 tahun merdeka. Sebuah pertambahan yang luar biasa, dan
anehnya utang itu semakin lama semakin bertambah bukan berkurang. Bukankah
rasionalnya kita harus lebih mandiri setelah berdiri berpuluh tahun lamanya,
mengapa kita setiap tahunnya harus selalu menambah hutang? mungkinkah telah
terjadi suatu masalah dalam sistem dan pengelolaan Negara kita?
Pertanyaan-pertanyaan diatas pantas diajukan mengingat jumlah hutang tersebut
yang tidak sedikit. Indonesia berada di peringkat atas Negara pengutang
internasional. APBN terbebani setiap tahunnya untuk membayar pokok dan bunga
utang yang harus dibayar.
Kalau mau dilihat contoh langsung berapa jumlah kongkrit bunga utang yang
dibayar oleh pemerintah dan dibebankan dalam APBN, lihat saja berapa jumlah
dana yang dikelola BRR hari ini. Dana Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias
dianggarkan dalam APBN berasal dana Moratorium Bunga Hutang, dimana selama 4
tahun kita diijinkan Negara kreditor untuk tidak membayar utang hanya membayar
pokoknya saja. Negara pemberi hutang memberi dispensasi karena musibah gempa
dan tsunami yang melanda Aceh, maka Indonesia diberi keringanan untuk tidak
membayar bunga hutangnya selama 4 tahun, dengan harapan dana yang seharusnya
dipergunakan untuk bayar bunga dapat digunakan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi NAD-Nias. Bunga utang mencapai angka 4 triliun 1 tahun, belum lagi
jumlah pokok utang yang juga harus dibayarkan dalam tahun yang sama. Bayangkan
saja betapa terbebaninya APBN kita, bunga saja mencapai 4 Triliun apalagi
jumlah pokok utang yang harus dibayar.
Berdasarkan realita di atas, selayaknya pemerintah dan seluruh rakyat
Indonesia mengambil tindakan yang tegas dan jelas utnuk segera melunasi utang
Indonesia dengan cara apapun, baik dengan cara ekstrim maupun cara-cara yang
kompromistis, segera harus dilakukan. Ibarat benalu, hutang ini hampir menjerat
leher indonesia. Apabila tidak cepat diatasi bisa-bisa negara kita terjual
karenanya.
Pemerintah dapat melakukan tindakan kompromistis dengan meminta penghapusan
hutang kepada IMF, World Bank dan Negara CGI lainnya. Pastinya dilakukan dengan
pendekatan dan penjelasan sebagai negara yang miskin kita membutuhkan bantuan
penghapusan atau minimal pengurangan utang dari negara kreditor. Bencana alam
yang menimpa Indonesia, juga termasuk "hutang dosa" akibat ulah para koruptor
yang mentilap uang negara bisa dijadikan alasan kuat oleh pemerintah untuk
bernegosiasi ke negara kreditor perlunya pengurangan utang luar negeri
Indonesia. Selain itu juga cara ekstrim yaitu dengan mengalokasikan 20% APBN
setiap tahunnya untuk membayar utang. Disamping itu juga menginstruksikan
kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 20%
dana APBD-nya utnuk disumbangkan ke pemerintah pusat untuk menambah dana
pembayaran utang.
Memang cara ekstrim ini akan membuat ekonomi indonesia tidak mengalami
peningkatan beberapa tahun, namun tindakan ekstrim ini akan menggenjot ekonomi
Indonesia kedepan selamanya. Analisis saya lebih baik kita tidak mengalami
pertumbuhan ekonomi 5 tahun tapi akan memerdekakan ekonomi negeri ini
selamanya. Alangkah ringannya beban Indonesia kalau tiada lagi utang dan
bunganya yang harus mengerogoti APBN kita setiap tahun. Ekonomi negara ini bisa
ditafsirkan seperti ekonomi dalam rumah tangga, apabila belanja bulanan saja
harus ngutang, bagaimana mungkin kita melakukan pembelian/pembangunan yang
lain.
Sudah saatnya kita berupaya keras untuk tidak meninggalkan warisan utang bagi
anak cucu penerus bangsa ini. Karena kita sadar benar rakyat kita yang miskin
tidak akan sanggup mengeluarkan koceknya sebesar 7 juta per orang untuk
membayar kesalahan pengelolaan keuangan yang kita buat hari ini.
__________________________________________________
Bruker du Yahoo!?
Lei av spam? Yahoo! Mail har den beste spambeskyttelsen
http://no.mail.yahoo.com
