Njan baro na narit peuteupat njeng ka tjeukek. Bak awak droeneuh hai Mahasiswa
njeng na harapan batjuttreuk. Pihak laen lagee hana meumetle, aleh kabit
teungeut akibat le geupadjoh "sie kameng" aleh "kuwah pliu", he he he. Kamoe
harap bek neupijoh meunje gohlom teupat. Pihak laen sang hanale djeut taharap
bak peutupat "gundja" pageue Lampoh Acheh Raya geutanjoe. Saleum keu awak
droeneuh bandum njeng na ikot tjok tanggong djaweub seubagoe bangsa njeng
manteng sadar. Salamun alaikum wr wbr
(alasytar Acheh - Sumatra)
________________________________
From: Irwansyah putra <irwan_pa...@yahoo.co.id>
To: ia...@yahoogroups.com
Sent: Monday, July 6, 2009 5:29:07 PM
Subject: [IACSF] (unknown)
PERNYATAN SIKAP
SOLIDARITAS MAHASISWA UNTUK IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH
(SOMASI UU-PA)
”Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini ( baca : Undang-Undang No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh) yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan ”. Inilah
kalimat kunci yang termaktub dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan batas waktu bagi Pemerintah untuk
menyelesaikan kewajibannya dalam membentuk peraturan pelaksana UU Pemerintahan
Aceh yang telah diundangkan pada 1 Agustus 2006;
Untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara serius
dan konsekwen dibutuhkan peraturan-peraturan pelaksana secara eksplisit
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah (PP)
meliputi: Pasal 4 ayat (5), Pasal 43 ayat (5 dan 6), Pasal 95, Pasal 107, Pasal
124 ayat (2), dan, Pasal 160 ayat (5). Kemudian 3 (tiga) Peraturan Presiden
(Perpres) meliputi : Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 253 ayat
(2). Selanjutnya, 2(dua) Keputusan Presiden (Keppres) meliputi : Pasal 102 ayat
(4), dan, Pasal 103 ayat (3). Sedangkan, peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Aceh dan DPRA terdiri dari 64 qanun. Satu Peraturan Gubernur
(Pergub), dua Keputusan Gubernur (Kepgub), dan 11 qanun kabupaten/kota, dan dua
Peraturan Bupati/Walikota.
Selain ada pendapat dari mantan Juru Runding GAM yang tergabung dalam MoU
Helsinki Watch yang menyatakan bahwa Undang Undang Pemerintahan Aceh belum
sesuai dan bahkan dalam beberapa hal bertentangan denga MoU Helsinki (Baca
Siaran Pers MoU Helsinki Watch tanggal 30 Agustus 2007). Hingga kini Pemerintah
(Pusat) belum serius dan konsekwen dalam mengimplementasikan Undang-Undang
Pemerintahan Aceh yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada 11
Juli 2006 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.Hal ini dibuktikan dengan
masih banyaknya peraturan pelaksana Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi
kewajiban Pemerintah (Pusat) diselesaikan tidak tepat waktu.
Peraturan pelaksana Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi kewajiban
Pemerintah (Pusat) yang diselesaikan baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah yaitu
tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan 1 (satu) Peraturan Presiden tentang
Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan. Sedangkan PP yang belum
selesai hingga kini meliputi antara lain : Pelimpahan Kewenangan Pemerintah
kepada Dewan Kawasan Sabang, Bantuan Hutang Luar Negeri, Pengelolaan Migas.
Sedangkan Perpres yang belum selesai hingga kini meliputi antara lain :
Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Aceh ; dan Pengalihan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Aceh dan Kabupaten//Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan
Kabupaten/Kota.
Melihat realita tersebut di atas , maka dapat dikatakan Presiden RI dalam
tanggung jawabnya sebagai Kepala Pemerintah RI telah lalai dan terbukti tidak
konsisten dalam merealisasikan peraturan pelaksana UU Pemerintahan Aceh yang
menjadi kewajiban Pemerintah (Pusat) karena telah melebihi batas waktu 2 (dua)
tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Pasal 271.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Solidaritas Mahasiswa untuk
Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (SOMASI UU-PA) menyatakan sikap :
1. Mendesak Presiden RI, Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala
Pemerintah RI untuk segera membentuk peraturan pelaksana UU Pemerintahan Aceh
yang menjadi kewajiban Pemerintah (Pusat)karena telah melebihi batas waktu 2
(dua) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan
Aceh Pasal 271;
2. Mendesak DPR RI dan DPR Aceh untuk segera mengajukan protes dan
mendesak Pemerintah terkait keterlambatan pembuatan peraturan pelaksana UU
Pemerintahan Aceh yang menjadi kewajiban Pemerintah (Pusat);
3. Menghimbau seluruh masyarakat Aceh untuk senantiasa mengawal perdamaian
Aceh melalui implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh
secara serius dan konsekwen. Dan juga menghimbau seluruh masyarakat Aceh untuk
tidak memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2009-2014 yang telah
terbukti tidak komitmen terhadap perdamaian Aceh berkelanjutan dan implementasi
Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara serius dan konsekwen;
4. Menghimbau seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan mogok massal damai
pada 1 Agustus 2009 yang merupakan Hari Peringatan 3 (tiga) Tahun UU
Pemerintahan Aceh diundangkan jika sampai tanggal 31 Juli 2009 Pemerintah lalai
dan tidak serius dalam membentuk seluruh peraturan pelaksana UU Pemerintahan
Aceh yang menjadi kewajiban Pemerintah (Pusat) dalam bentuk PP, Perpres dan
Keppres.
Banda Aceh, 5 Juli 2009
Solidaritas Mahasiswa Untuk Implementasi
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(SOMASI UU-PA)
Azwar AG
Zahrul Fadhi
Koordinator
Juru Bicara
Kontak Person : 085260802687
________________________________
Selalu bisa chat di profil jaringan, blog, atau situs web pribadi!
Yahoo! memungkinkan Anda selalu bisa chat melalui Pingbox. Coba!
