Saya rasa "keanehan2" seperti ini muncul karena tidak ada prinsip yang mendasari masuk/tidaknya suatu tindakan ke dalam tanggungan asuransi. Jadinya seperti pilih2 begitu: kecanduan alkohol tidak dijamin hanya semata-mata itu adalah kecanduan alkohol, bukan karena hal-hal prinsip yang menyebabkan kecanduan alkohol tidak bisa ditanggung oleh asuransi yang bisa digeneralisir untuk hal-hal lain yang sifatnya seperti kecanduan alkohol. Sebaliknya, tentu KB tidak bisa dibiayai hanya semata-mata karena itu program pemerintah; bagaimana dengan program pemerintah yang lain atau yang bukan program pemerintah? Kalau di Inggris, paling tidak cost-effectiveness dan masalah etik jadi kriteria yang dipakai oleh NICE untuk memasukkan satu tindakan ke dalam tanggungan NHS.
Dulu saya pernah tulis artikel yang, dalam penulisannya, saya berusaha menjawab pertanyaan yang lebih prinsip mengapa seorang yang perokok pun harus ditanggung oleh SJSN. Mungkin yang saya tulis bukan prinsip yang tepat atau jawabannya tidak terlalu tepat sasaran, tapi semoga niat baiknya diterima. :) Panji Smokers should get public healthcare service http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/26/smokers-should-get-public-healthcare-service.html Debate has been rife over whether smokers can receive state-paid healthcare benefits, which I argue they should. In light of Jakarta Governor Fauzi Bowo’s proposal to exclude smokers from free healthcare in Jakarta, it is timely to review the reasons why this plan can’t be justified. One of the most cited justifications for the governor’s proposal is an economic argument. Smokers, proponents of the plan say, are not poor or can’t be considered poor and therefore do not deserve benefits intended for the poor. But how do we define and measure poverty? Can smoking be included in the measurement? One way to look at poverty is by measuring consumption levels. The World Bank defines poverty as the inability to fulfill a certain level of consumption for basic needs, such as food or healthcare. Thus, proponents say, smokers deprive themselves of basic needs by spending money on cigarettes. Spending money on cigarettes is a waste indeed, but this argument only holds true if the counterfactual holds: that they would otherwise spend this money on basic needs. But would they? Proponents also argue that the proposal serves as a disincentive to smokers so they would give up smoking in pursuing a free healthcare. It is a sort of punishment for smokers, albeit a weak and dishonest one. The addictive property of nicotine has made efforts to encourage people to quit smoking far from easy. Most smokers fail in their attempts to stop. Many have struggled, sometimes for years, and succeeded, but they often relapse. In addition, successful cessation is often linked to increased access to assistance to quit smoking rather than preventing smokers from seeing doctors. Not only is this punishment not evidence-based, it is also deceitful. It is like changing the rules of the game when the ball is already rolling. Where were we when these smokers took a puff on their first cigarettes? Did we tell them then they were going to lose their access to free healthcare? Lastly, there is my favorite fairness argument — that it would be fair to place the burden of smoking-related illnesses on those individuals who smoke and relieve the rest of the society, the non-smokers, from paying for their illnesses. Smokers, indeed, are more susceptible to some diseases and are likely to use more healthcare services compared to non-smokers. This argument is correct, but only superficially. In saying that an individual is held responsible for his/her actions, we are claiming that the action is completely voluntary and based on complete information of what such action would cause. In the case of smoking, is it fair for us to say this behavior is completely voluntary and deliberate? Most smokers started smoking when they were young; some when they were just toddlers. I would argue that the initiation of smoking, for many, is not a voluntary decision made following a careful deliberation on complete information covering what health hazards smoking causes. In fact, most smokers hardly have complete information. The small warning box neither tells them how likely they are to suffer from those conditions nor warns them how cigarette smoking will affect their household finances. The lack of information is aggravated by the aggressive cigarette sales promotions. Smoking role models have long been established — from the infamous Marlboro man to a successful architect. At schools, peer pressure plays an important part in smoking initiation. Worse still, our soccer league is named after a famous cigarette brand. So don’t we, society and the state, allow all this to happen and shouldn’t we be held responsible for these individuals’ smoking? Fairness demands that we treat smokers and non-smokers equally. But we can’t be completely fair on smokers unless we can be certain that “the punishment fits the crime.” Smokers smoke differently and non-smokers suffer from diseases causally linked to smoking, too. How can we correctly quantify the contribution of smoking on the development of those diseases? Is banning smokers, let alone their families, from free healthcare a proportionate and fair punishment? In sum, excluding smokers from free healthcare has no strong justification. It certainly has no prior evidence, or perhaps even hypothesis, that it would succeed to change smokers’ behavior. I am a strong believer that smoking is evil, but I also believe that imprudent public health policy, such as this, will only see the most disenfranchised suffer further. Moreover, by adopting such a policy we risk going too far. If smokers are banned from getting free healthcare services, shouldn’t we move on and ban patients from receiving treatment in severe head injury cases resulting from speeding collisions without a helmet or seat belt? What about diseases related to a lack of exercise or salt consumption? As a nation, we ought to care about the poor, including those who smoke. Rather than further depriving these people of services they need the most, the state should proactively help them to quit smoking, for example by giving them access to smoking cessation programs. After all, the state should be held responsible, at least partly, from failing to protect its citizens from being smokers in the first place. ________________________________ From: Dody Hendro S <dody_k...@yahoo.co.id> To: "desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com" <desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> Sent: Friday, 23 August 2013, 18:28 Subject: Re: [des-kes] Fwd: Perokok Tetap Mendapat Jaminan BPJS Kesehatan Saya tertarik dengan point ini dok, "Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri" jadi bila ada pasien masuk igd krn usaha bunuh diri, tidak masuk tanggungan ya dok?? Dr.Dody Hendro S Rumah Sakit Umum Handayani Sent from my iPad On 23 Agt 2013, at 01:36, Adi Sasongko <adi.sason...@gmail.com> wrote: >Setuju Pak Kartono. Kalau akibat buruk kesehatan akibat kecanduan alkohol >tidak ditanggung maka kecanduan rokok seharusnya juga tidak ditanggung. > >Yang jadi pertanyaan lagi adalah alat kontrasepsipun (butir 12) tidak >ditanggung? Bukankah KB adalah juga program pemerintah? > > >AS > > > > > >2013/8/23 <mohnuh2...@yahoo.com> > > >> >>Penyakit akibat ketergantungan obat atau alcohol adalah tetap penyakit yang >>memerlukan pengobatan. Sama dengan penyakit akibat kecanduan rokok. Mengapa >>dibedakan? >>Ini kebijakan berdasar apa? >>KM >> >>Sent from Windows Mail >> >>From: Billy N. >>Sent: Friday, August 23, 2013 1:21 AM >> >>http://www.beritasatu.com/ekonomi/133396-meski-diperdebatkan-perokok-tetap-mendapat-jaminan-bpjs-kesehatan.html >>Meski Diperdebatkan, Perokok Tetap Mendapat Jaminan BPJS Kesehatan >> >>Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengatakan semua penyakit yang >>terindikasi medis akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan >>Sosial (BPJS) Kesehatan termasuk penyakit akibat kebiasaan buruk >>merokok. >>Kemkes mengklaim bahwa semua penyakit yang terindikasi medis akan >>ditanggung oleh BPJS, namun tetap ada beberapa pengecualian seperti : >>tujuan kosmetik dan atau estetik, pelayanan kesehatan untuk dilakukan >>di luar negeri, ataupun gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat >>dan atau alkohol. >>Total pengecualian yang dijabarkan oleh Kemkes berjumlah 16 poin. >>Tetapi, dalam 16 poin itu tidak menyinggung sama sekali mengenai >>perilaku merokok meskipun angka kematian akibat merokok di Indonesia >>adalah yang tertinggi ketiga di dunia >>Hal tersebut sudah disinggung oleh YLKI yang menganggap perokok tak >>layak mendapat BPJS. Menanggapi hal ini pihak Kemkes punya penjelasan >>yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kemkes, dr. Supriyantoro, >>Sp.P, MARS di acara sosialiasi Jaminan Kesehatan Nasional di Balai >>Kartini, Kamis (22/8). >>"Tentang rokok, sebenarnya ini menjadi perdebatan pada awalnya. Bahwa >>apakah ini akan disamakan antara mereka yang berperilaku hidup sehat >>dan baik dengan mereka yang merokok, yang melakukan seks bebas, atau >>perilaku lain yang tidak sehat. >>"Pertimbangannya ini (BPJS) adalah asuransi wajib dan asuransi sosial. >>Jadi apa boleh buat kami terpaksa tidak membedakan apakah dia >>kesalahan sendiri atau karena rokok, pemerintah tidak membedakan. Jadi >>memang untuk saat ini untuk sosial masih tidak membedakan >>resiko-resiko sebelumnya," terang dr. Supriyantoro. >>dr. Supriyantoro menjelaskan, alkohol sendiri masuk ke dalam 16 poin >>tersebut karena sudah diatur dalam undang-undang, sementara rokok baru >>tertera dalam peraturan presiden. Ia menambahkan bahwa dalam ke >>depannya bukan tidak mungkin akan ada pengetatan tentang aturan-aturan >>dalam BPJS. >>"Tetapi kembali lagi, ini adalah awal sehingga kami memang berusaha >>mencari mana saja kekurangannya. Bukan tidak mungkin akan ada >>pengetatan karena nanti akan ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan. >>Yang pasti yang kita harapkan adalah dengan sistem ini justru orang >>akan lebih berperilaku hidup sehat. Karena nanti dokter-dokter juga >>akan lebih peduli pada kesehatan pasiennya dengan melakukan >>upaya-upaya promotif dan preventif." >>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai >>beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Badan hukum yang dibentuk >>untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan ini mewajibkan >>seluruh penduduk Indonesia untuk menjadi pesertanya. Tujuan dari >>Kementerian Kesehatan (Kemkes) adalah gotong royong antar masyarakat >>Indonesia untuk membiayai pelayanan kesehatan bersama. >>Secara detailnya, inilah ke-16 pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh >>BPJS: >>1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur >>sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku >>2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang >>tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat >>darurat >>3) Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan >>kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja >>atau hubungan kerja >>4) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri >>5) Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan atau estetik >>6) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan) >>7) Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) >>8) Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau >>alkohol >>9) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau >>akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri >>10) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk >>akupuntur, shin shem chiropractic, yang belum dinyatakan efektif >>berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology >>assessment/HTA) >>11) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan >>(eksperimen) >>12) Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu >>13) Perbekalan kesehatan rumah tangga >>14) Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan >>lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan >>15) Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa atau wabah >>16) Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat >>jaminan kesehatan yang diberikan >> > > > >-- >Adi Sasongko > >A good teacher teaches, a better teacher motivates, the best teacher inspires
