Apa para tenaga kesehatan optimis pula bahwa JKN bisa berlangsung dengan mulus? ---
http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/07/12/3/180096/Ahok-Optimistis-Jaminan-Kesehatan-Nasional-Mulus Ahok Optimistis Jaminan Kesehatan Nasional Mulus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis menyongsong pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 1 Januari 2014. "Harus optimistis, karena kalau tidak optimistis bangsa ini akan kalah," kata pria yang biasa disapa Ahok. Bersama Aceh dan Jawa Barat, DKI Jakarta menjadi ujicoba pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ahok mengharapkan seluruh warga Jakarta memiliki jaminan kesehatan itu. Ia meminta rumah sakit swasta dapat ikut berpartisipasi. Karena program ini memerlukan dukungan banyak pihak agar berjalan lancar. Rencananya, jika Jaminan Kesehatan Nasional ini berjalan lancar Ahok akan memberlakukan auto debit pembayaran premi secara otomatis bagi warga DKI yang memiliki KTP dan rekening bank bagi masyarakat yang memang diharuskan untuk membayar premi. Untuk peserta Jaminan Kesehatan yang tidak mampu, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membayar premi tersebut. Menurut Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, ada tiga macam kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pertama, penerima bantuan iuran. Ini adalah keluarga atau anggota masyarakat yang tidak mampu membayar premi. Yang termasuk ini adalah masyarakat fakir, miskin, dan tidak mampu. Pembayaran dikategorikan menjadi dua. Pertama dibayarkan oleh pemerintah pusat yang disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, dibayarkan oleh pemerintah daerah yang biasa disebut dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kedua, jelas Nafsiah, penerima upah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau buruh. Sistem pembayaran premi sebesar lima persen: dua persen dibayar oleh penerima upah dan tiga persen dibayar oleh pemberi kerja. Ketiga, peserta yang bukan penerima upah, seperti wiraswasta. Premi harus dibayar oleh masing-masing. "Untuk berapa yang harus dibayar oleh bukan penerima upah dan buruh besarannya belum ditetapkan, masih dalam proses," jelas Nafsiah. Jaminan Kesehatan Nasional, kata Ahok, diberlakukan untuk mengamankan perdagangan obat bermerek yang sebetulnya terkadang tidak dibutuhkan. Jaminan ini bermanfaat agar Indonesia memiliki dana medis di seluruh daerahnya meskipun ia tidak menampik dalam praktik masih sering terjadi keributan atau permasalahan. "Kita harapkan dengan model di DKI Jakarta yang tingkat kerumitannya tinggi dan biaya lebih mahal bisa beres. Saya yakin pelaksanaan Jaminan ini di seluruh wilayah Indonesia akan lebih mudah. Kami sangat optimistis seluruh Indonesia akan memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional," jelas Ahok. ------------------------------------ Archives terdapat di http://www.yahoogroups.com/group/desentralisasi-kesehatan Situs web terkait http://www.desentralisasi-kesehatan.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: desentralisasi-kesehatan-dig...@yahoogroups.com desentralisasi-kesehatan-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: desentralisasi-kesehatan-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
