Kalau gaji dokter yang di daerah terpencil disamakan dengan yang di daerah perkotaan, ya siapa yang mau pergi ke daerah terpencil? Biaya hidup lebih mahal, nggak ada hiburan, listrik terbatas, komunikasi sulit, transportasi mahal, sekolah untuk anak nggak memadai, fasilitas kerja terbatas, dst. Sulit kalau pemda berpikirnya terlalu gampang seperti ini. Tapi memang solusi untuk penyebaran tenaga kesehatan & guru itu pemerataan pembangunan. Nggak perlu ada lagi yang dikorbankan sambil disebut 'pahlawan' tanpa kompensasi yang memadai kalau pembangunan merata. Sesuai isu yang sedang hangat, biar yang bisa nikmati bensin Rp 6500 itu bukan hanya di Jawa/Sumatera. ---
http://www.antarakaltim.com/berita/14814/idi-ppu--insentif-dokter-di-wilayah-terpencil-harus-ditingkatkan IDI PPU: Insentif Dokter di Wilayah Terpencil Harus Ditingkatkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berharap agar Pemerintah kabupaten (Pemkab) PPU bisa meningkatkan insentif para dokter yang bertugas di wilayah terpencil. "Karena saat ini insentif dokter umum berbeda-beda tergantung golongan padahal seharusnya ada perbedaan besaran antara dokter yang bertugas di kota dan wilayah terpencil," kata Ketua DPC IDI Kabupaten PPU, dr Abdul Haris SpRad, Jumat (21/6). Ia mengatakan Pemkab PPU harus segera memikirkan peningkatan insentif para dokter di wilayah terpencil karena bila insentif dokter di wilayah terpencil sama dengan dokter yang bertugas di kota, maka dikhawatirkan mereka akan ramai-ramai pindah bertugas di kota. "Informasinya sudah ada beberapa dokter yang mengeluhkan itu. Harapan saya pemkab harus membedakan insentif dokter di kota dengan di wilayah terpencil. Perbedaan insentif ini dilakukan agar para dokter di wilayah terpencil bisa lebih betah dalam menjalankan tugas," katanya. Apalagi selama ini, lanjut Haris, fasilitas yang diterima mereka masih kurang memadai. Bahkan, akses mereka menuju kota juga cukup jauh, termasuk ke Balikpapan. Padahal, mereka sudah rela memboyong keluarganya ke wilayah terpencil. Menurutnya, sejumlah dokter yang bertugas di wilayah terpencil seperti di Babulu dan Sepaku cukup banyak. Selain persoalan insentif, masukan para dokter kepada pemkab juga terkadang tidak didengar.. "Masukan persoalan jamimanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) jarang didengar pemkab. Tapi mudah-mudahan masukan para dokter nanti, bisa lebih didengar," ungkap Haris. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU, Habring ketika dihubungi secara terpisah menjelaskan, insentif yang diberikan kepada dokter tergantung dari golongan dan tidak melihat tempat tugasnya. "Dokter yang bertugas di kota dan wilayah terpencil itu sama. Karena besarannya kan tergantung dari golongan mereka. Misalnya golongan 3d setiap bulan mereka terima Rp1.555.000. Jadi tidak ada perbedaan karena sudah sesuai dengan pereturan bupatai (Perbup)," jelasnya. Selain itu tambah Habring, untuk tunjangan resiko dokter umum juga tidak ada perbedaan. Dalam setiap bulan mereka diberikan tunjangan resiko Rp3.000.000 dan semua disamakan antara dokter kota dan daerah terpencil. ------------------------------------ Archives terdapat di http://www.yahoogroups.com/group/desentralisasi-kesehatan Situs web terkait http://www.desentralisasi-kesehatan.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: desentralisasi-kesehatan-dig...@yahoogroups.com desentralisasi-kesehatan-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: desentralisasi-kesehatan-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
