KLIPING PILIHAN: Petani Terjerat Utang akibat Kemiskinan Petani mengalami kemiskinan, antara lain, akibat kesulitan mereka mengakses permodalan sehingga mereka terjerat
utang. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan kembali tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang selama ini tersingkir guna membantu petani mengakses modal. Penegasan itu disampaikan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Senin (12/3) di Bogor, Jawa Barat, saat memberi pembekalan kepada 976 tenaga harian lepas PPL. Mereka adalah bagian dari 6.000 tenaga penyuluh yang dikontrak pemerintah tahun ini untuk mendukung revitalisasi pertanian dan pencapaian tambahan peningkatan produksi beras 2 juta ton. Anton mengatakan, sumber pembiayaan untuk petani banyak, mulai dari perbankan, dana koperasi, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Departemen Pertanian, dan dana Departemen Sosial. "Sumber banyak, tetapi (petani) buta informasi karena tidak ada yang memberi tahu," kata Menteri Pertanian. Di Deptan sendiri pembiayaan usaha tani meliputi kredit ketahanan pangan (KKP) sebesar Rp 387 miliar, skim pelayanan pembiayaan pertanian (SP3) Rp 1 triliun, lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) Rp 223 miliar, bantuan bunga kredit investasi pertanian Rp 500 miliar, dan bantuan uang muka sistem standardisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian. Namun, yang disayangkan, petani tidak mengetahui cara mengakses sumber pendanaan tersebut. Sekarang ini, jelas Anton, diperkirakan 70 persen dari jumlah petani tidak tamat sekolah dasar atau hanya lulus SD. "Jangan dibiarkan mereka sendiri bersaing dengan pasar yang terbuka. Mereka itu lemah, harus dibimbing," ujar Anton. Dalam kaitan inilah PPL bertugas membimbing mereka. Karena itu, petugas PPL harus sanggup hidup di tengah petani, jangan di kota. Bimbingan yang diharapkan tidak saja dalam teknologi pertanian, tetapi juga memfasilitasi petani agar mereka tidak saja mengandalkan lahannya yang sempit sebagai tumpuan hidup, tetapi bagaimana agar petani bisa menangkap peluang usaha lain yang bisa menyejahterakan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Deptan Ato Suprapto mengatakan, sebelum era otonomi daerah, tenaga PPL sebanyak 34.000 orang. Sekarang hanya 28.000 orang. Tahun 2007 pemerintah merekrut 6.000 PPL tenaga harian lepas. Target yang diharapkan berjumlah 44.000 orang, dengan pertimbangan setiap tahun mengalami pensiun. PPL akan habis Perwakilan International Rice Research Institute (IRRI) di Indonesia, Mahyuddin Syam, mengatakan, dalam lima tahun lagi, 50 persen tenaga PPL masuk masa pensiun. Tanpa ada perhatian lebih pada mereka, tenaga PPL bakal habis. Tahun ini pemerintah merekrut 6.000 tenaga harian lepas PPL. Mereka digaji Rp 1 juta-Rp 1,4 juta tiap bulan dengan biaya operasional sebesar Rp 250.000. Mulai kemarin tenaga PPL tersebut menjalani pendidikan dan praktik kerja lapangan. Mereka juga dididik dan diberi pelatihan di tujuh balai besar pertanian di Indonesia. "Selain tenaga penyuluh, pemerintah juga merekrut 1.288 orang tenaga pengendali organisme pengganggu tanaman dan pengamat hama penyakit," ujar Ato Suprapto. (MAS) Kompas - Selasa, 13 Maret 2007
