Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan Sumber :
www.bawazisfoundation.wordpress.com
Kemiskinan, hingga hari ini, tetap menjadi problematika mendasar yang harus
dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Tim Indonesia Bangkit, angka
kemiskinan mengalami peningkatan dari 16 persen pada Februari 2005 menjadi 18,7
persen per Juli 2005 hingga 22 persen per Maret 2006. Fakta ini menunjukkan
bahwa tampaknya bangsa belum sepenuhnya 'merdeka' dari kemiskinan. Pemerintah
sendiri, sebagaimana diungkapkan Menko Perekonomian Boediono, menganggarkan Rp
46 triliun pada 2007 untuk menciptakan lapangan kerja. Tentu saja kita berharap
bahwa rencana tersebut dapat direalisasikan di lapangan, sehingga dampaknya
dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Solusi Syariah
Pemerintah saat ini masih terlihat gamang dengan upaya mengentaskan kemiskinan.
Berbagai langkah yang ditempuh bersifat tambal sulam. Di satu sisi, pemerintah
belum bisa melepaskan diri dari utang luar negeri berbasis bunga, sehingga
utang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBN. Namun di sisi lain,
utang luar negeri yang belum terserap jumlahnya juga tidak sedikit..
Berdasarkan data Bappenas, hingga Juli 2006, utang luar negeri yang belum
terserap mencapai 8-9 miliar dolar AS.
Apapun alasannya, ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Kondisi
itu terjadi sebagai akibat paradigma utang konvensional yang tidak berpihak
pada sektor riil. Untuk itu, paradigma tersebut harus diubah secara total jika
kita ingin melepaskan diri dari jebakan perangkap utang dan tekanan kreditor.
Mengembangkan ekonomi syariah menjadi pilihan yang terbaik.
Sesungguhnya, telah banyak solusi yang ditawarkan para praktisi dan akademisi
ekonomi syariah. Solusi tersebut antara lain melalui penerbitan sukuk. Meskipun
sukuk sendiri pada hakikatnya mirip dengan utang, namun ia memiliki bentuk yang
berbeda dengan utang konvensional. Sukuk haruslah berbasis aset dan proyek di
sektor riil, sedangkan utang konvensional tidak mewajibkannya. Bahkan
sebaliknya, undang-undang melarang pemerintah menerbitkan SUN yang berbasis
aset. Sehingga, sukuk dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam menciptakan
lapangan kerja karena dana yang terserap akan benar-benar digunakan pada sektor
riil dan tidak bisa digunakan untuk spekulasi di pasar uang.
Solusi lain harus mulai kita kampanyekan secara lebih intensif adalah menggali
sumber dana pembangunan melalui wakaf tunai. Inilah sebenarnya 'raksasa' yang
jika bangkit, perekonomian nasional bakal segera menggeliat dan memerdekakan
dirinya dari belenggu kapitalisme global.
Wakaf Tunai
Sesungguhnya jika ditelaah, wakaf tunai pada hakikatnya bukan merupakan
instrumen baru. Praktik wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam.
Sebagaimana dikutip KH Didin Hafidhuddin, Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H)
memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat
itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan
pembangunan umat. Kemudian, istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan
oleh MA Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui
pendirian Social Investment Bank (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana
wakaf.
Sebenarnya, wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang
bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya
kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf
dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum
tersosialisasi dengan baik.
Padahal, wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk
bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu
menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli
selembar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf
(nadzir). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki,
seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diantaranya adalah hartanya
harus melebihi nishab.
[Non-text portions of this message have been removed]
