TINS punya saham 25% di Koba Tins. Emang sih, suplai timah ke pasar jd berkurang jd bisa ngangkat harga timah. Tp bukannya TINS tugi kalau Koba Tins ditutup? Mesin2nya kan jadi karat
Polisi Tutup Pabrik Koba Tin Rabu, 30 Januari 2008 | 19:32 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepolisian Daerah Bangka Belitung menyegel pabrik PT Koba Tin sejak Selasa (29/1) siang. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung Brigadir Jenderal Polisi Imam Sujarwo mengatakan, bahwa pabrik timah tersebut akan ditutup sampai proses hukumnya selesai. "Sudah cukup terbukti bersalah," ujarnya kepada Tempo, Rabu (30/1). Menurut Imam, penutupan pabrik tersebut karena sub kontraktor Koba Tin melakukan penambangan timah di hutan produksi. Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Simon Sembiring mengatakan pihaknya akan menggunakan asas praduga tak bersalah. "Nanti kami lihat dulu, kan ada asas praduga tak bersalah," katanya. Simon mengatakan, Departemen Energi telah menerima laporan dari manajemen Koba Tin bahwa pabrik mereka dipasangi garis polisi dan disegel. Menindaklanjuti laporan itu, pihaknya langsung menerjunkan tim yang berangkat Rabu pagi (30/1) ke Bangka Belitung. Tim tersebut bertugas untuk meninjau dan memverifikasi situasi di lapangan. Pemerintah, kata Simon, tak bisa serta merta mencabut izin pertambangan Koba Tin karena harus menghormati kontrak karya. "Kami akan menunggu hasil laporan tim terlebih dulu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto menyatakan PT Koba Tin terbukti melakukan pelanggaran hukum. "Ini sudah disidik dan terbukti sudah dilakukan," ujarnya setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Selasa (29/1). Menurut Sutanto, Kepolisian Daerah Bangka Belitung sedang memproses langkah-langkah hukumnya. Soal pemutusan kontrak kontrak karya Koba Tin, Kapolri menyerahkannya kepada Departemen Energi. Pada November 2006 Sutanto melalui suratnya mendesak pemerintah untuk membatalkan kontrak karya penambangan timah dengan PT Koba Tin. Dalam surat Nomor B/2587/XI/2006 pada 15 November 2006, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengatakan Koba Tin diduga sebagai dalang kemelut pertimahan di Bangka Belitung. Selain itu, Kepolisian RI meminta pencabutan persetujuan pemerintah kepada perusahan tersebut untuk menerima bijih timah hasil pertambangan timah inkovensional (ilegal). Persetujuan menerima bijih timah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967, dan Ketentuan Kontrak Karya antara PT Koba Tin dan pemerintah. Kontrak karya Koba Tin seharusnya berakhir pada 2003. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro memperpanjang kontrak karya tersebut hingga 2013. Selain memperpanjang kontrak, pemerintah mengizinkan Koba Tin untuk menampung timah ilegal dari penambang liar. NIEKE INDRIETTA Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
