Refleksi : Kalau tidak diberi keduduka, tidak perlu ditangiskan karena begitulah karakter NKRI. Seandainya ada yang dikasi kursi kedudukan, tetapi kalau itu kedudukan boneka, sama saja. Bagi yang mau rejeki nompplok silahkan junkir balik sambil menada tangan meminta belas kasihan. hehehehe
http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=27015 Jumat, 16 Oct 2009, | 27 Lima Periode, Orang Maluku Didiskriminasi Jakarta, AE.- Sudah lima periode pasca reformasi meruntuhkan rezim otoriter, rakyat Maluku masih nampak didiskriminasi oleh pemerintah pusat. Dari jaman presiden Bahrudin Jusuf Habibie, Gusdur, Megawati, hingga masuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid II, tak ada isu maupun informasi orang Maluku masuk bursa kabinet. Hal ini berbeda dengan daerah lain di tanah air, yang bisa menduduki kursi kabinet dari pilpres ke pilpres. Padahal banyak orang Maluku yang kredibel dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap bangsa dan pemerintahan. Baik berlatar belakang politisi maupun dari kalangan profesional. Sebut saja, Fredi Latumahina dan Suadi Marasabessy. Ada juga dari kalangan profesional, seperti Jauhari Oratmangun, Abdulrahman Pellu, Alex Retraubun, Ade Dam Noch maupun Abdullah Hehamahua yang sempat disebut-sebut akan menjabat pimpinan KPK dari kalangan internal. Satu-satunya nama yang sempat diisukan dari jauh hari yakni, Jauhari Oratmangun. Namun, di detik-detik terakhir ini isu tersebut justru meredah. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, yang gencar melakukan presure terhadap pemerintah agar orang Maluku bisa menduduki posisi mentri, justru perjuangan mereka redup di saat-saat terakhir. Toko Muda Maluku, Hizrah Hatapayo, yang ditemui di Jakarta, usai mengikuti Munas Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengatakan, paradigma ini menunjukan persepsi adanya diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Maluku. Padahal, sejarah mencatat, Maluku merupakan salah satu provinsi dari tujuh provinsi lain yang menyatakan kemerdakaan negara ini. "Banyak tokoh Maluku di kanca nasional. Sebut saja, Fredi Latumahina, Suadi Marasabessy, Jauhari Oratmangun dan masih banyak lagi. Pola perekrutan kabinet oleh presiden harus memperhatikan segala aspek. Jangan hanya melihat berdasarkan rekomendasi partai. Karena rekomendasi partai, bukan merupakan aturan normatif perekrutan. Presiden mempunyai hak perogratif. Memang kekuatan organisai partai penting, tapi juga harus melihat keterwakilan daerah," tegas Hatapayo. Keterwakilan Indonesia Timur memang telah ada, namun bukan berati bisa merepresentasi rakyat Maluku. "Yang diinginkan oleh rakyat Maluku adalah, orang Maluku duduk di kabinet," tegasnya. Dari jauh hari, perjuangan posisi jabatan Mentri dari Maluku hanya setengah hati. Karena masih banyak orang Maluku yang bermental politisi katak, atau birokrat belah bambu. "Artinya, mereka senang saling menjatuhkan. Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Padahal ini untuk kepentingan negeri," tandasnya. Sikap dan tradisi buruk seperti ini harus dihilangkan. Jika ingin melihat Maluku maju dan memiliki mentri. "Coba kalau semua pejabat, politisi, partai, LSM, OKP, Ormas, para kepala desa atau raja-raja, semuanya melakukan perjuangan bersama. Dengan sejumlah strategis yang baik, tentu perjuangan itu tak hanya menjadi isu belaka," tukasnya. (fik/fmc)
