http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/10/100018/68/11/Pulau-Papua-Chokepoint-Ekonomi-Indonesia-Masa-Depan
Pulau Papua, Chokepoint Ekonomi Indonesia Masa Depan Rabu, 14 Oktober 2009 00:01 WIB KEMAMPUAN suatunegara dalam menyusun sistem keamanan bergantung pada faktor-faktor geopolitiknya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geopolitik yang khas: bentang luas dan letak geografis yang strategis dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan kendali yang kuat untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kedaulatan wilayah NKRI, termasuk melindungi wilayah-wilayah kunci seperti Papua sebagai provinsi paling timur. Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Perkembangan kekuatan ekonomi baru dunia seharusnya menjadikan Papua sebagai strategic international chokepoint bagi Indonesia. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai Filipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia. Chokepoint adalah istilah militer yang menjelaskan suatu kondisi geografis yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Dengan musuh yang mengurangi kekuatan, chokepoint dapat dipertahankan dengan kekuatan yang relatif kecil karena musuh tidak dapat membawa jumlah yang besar ke tempat itu. Perkembangan dunia menyebabkan semakin tingginya persaingan antarnegara dan institusi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi kemakmuran. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber daya akan menjadi rebutan dan wahana persaingan. Begitu pula Indonesia terutama Papua. Ekses dari persaingan adalah meningkatnya ketidakstabilan keamanan. Untuk itu, kontrol pemerintah sangat penting dalam menciptakan situasi aman dan kondusif bagi terpeliharanya kemakmuran dan keamanan rakyatnya. Hal lain penyebab instabilitas di Pulau Papua adalah ketertinggalan pembangunan jika dibandingkan dengan daerah lain. Ketidakpuasan warga sering dijawab dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kearifan lokal sehingga sering melahirkan konflik yang berkepanjangan. Otonomi daerah dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat belum bisa berjalan dengan baik karena tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan sistem birokrasi yang efisien. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkepanjangan menumbuhkan sikap apatis dan disintegratif sebagian warga Papua. Bila kita melihat sejarah, konflik yang terjadi di Papua awalnya berupa konflik komunal yang terjadi secara tradisi, yang timbul dari persaingan antarsuku dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Konflik tradisi berkembang menjadi lebih kompleks sejalan dengan proses depolitisasi elite masyarakat Papua dalam memperebutkan posisi sosial politik. Keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi pemicu konflik baru di Papua. Isu-isu itu menjadi komoditas yang sangat mudah dikelola oleh berbagai pihak, terutama yang berkaitan dalam penguasaan sumber daya alam. Kompleksitas konflik semakin akut karena penanganan yang lamban dan tidak mengena pada akar masalah. Potensi kekayaan alam Papua Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang nyaris tergadaikan. Padahal bangsa yang berjaya adalah bangsa yang menguasai dan mampu mandiri menguasai sumber-sumber energi dan mineral bagi metal industri untuk menyokong pembangunan infrastruktur. Kekayaan laut kita di Papua sangat besar namun belum termanfaatkan dengan baik. Ikan kita dicuri oleh nelayan asing dengan perlengkapan yang modern yang menyebabkan lenyapnya triliunan devisa negara. Potensi industri perikanan dan rumput laut, pertambakan dan penangkaran ikan-ikan karang untuk kebutuhan komersial sangat luas. Keindahan alam adalah khasanah lain yang dimiliki Papua. Kontur pantai yang landai dan pasir putih yang terhampar serta pusat pertemuan arus laut dingin dan panas melahirkan kekayaan ekosistem terumbu karang yang tidak ada bandingannya. Kekayaan terumbu karang di Rajaampat dan sekitarnya merupakan potensi industri wisata bahari. Keanekaragaman hayati terumbu karang dan ekosistem yang khas telah memberikan keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan lokasi wisata bahari di negeri lain. Aktor utama pembangunan Papua Untuk menyelesaikan masalah Papua, percepatan pembangunan adalah jawaban yang tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana proses percepatan tersebut berjalan sehingga mampu menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak. Kesulitan terbesar adalah masalah SDM dan finansial. Untuk menjalankan percepatan tersebut, setidaknya ada tiga aktor kunci. Pertama, pemerintah pusat dan daerah melalui pengalokasian APBN yang proporsional untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, irigasi, sarana listrik, dan telekomunikasi untuk membuka isolasi wilayah. Pemerintah pusat dan daerah juga berperan penting dalam mengarahkan industri strategis nasional di Papua yang memiliki efek domino terhadap berkembangnya industri lain. Kedua, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang bertugas meningkatkan kualitas manusia dan memasok angkatan kerja. Lembaga pendidikan di Papua juga menjadi laboratorium inovasi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan kekinian masyarakat. Ketiga, peran swasta dalam mengembangkan ekonomi terutama di sektor riil. Pengembangan ekonomi sektor swasta tersebut yang harus didukung oleh perbankan sehingga pergerakan ekonomi tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah. Apabila tiga aktor utama itu mampu bersinergi, setidaknya akan ada sebuah energi positif untuk percepatan pembangunan Papua. Masa depan ekonomi Indonesia Keunggulan komparatif yang kita miliki seharusnya menjadi nilai ekonomi tersendiri apabila kita mampu membuat nilai tambah. Kunci utama adalah membangun SDM dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pembangunan wilayah Papua. Untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif, perbaikan dan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan. Pembangunan sistem transportasi darat yang murah dan efisien yang terintegrasi dengan pembangunan pelabuhan samudra guna menembus pasar ekspor di Samudra Pasifik akan menjadi faktor pemberdaya (enabling factors) bagi aktivitas perekonomian yang lebih luas. Begitu juga perlu dirintis perumusan alternatif pembangunan moda transportasi darat dengan kereta dengan sumber energi yang murah yang mampu menghubungkan kota-kota dan sumber-sumber produksi. Dalam investasi inilah, kekuatan pembiayaan dan kredibilitas reputasi perbankan nasional dapat menjadi fasilitator dan katalisator. Kondisi yang kita harapkan tersebut dapat cepat terlaksana apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan kebijakan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk perizinan dan kejelasan peraturan sangat dibutuhkan. Kombinasi faktor-faktor strategis itulah yang akan menempatkan Papua menjadi chokepoint ekonomi Indonesia masa depan, titik strategis bagi kemakmuran bangsa. Oleh DKS Nugraha SP MSi MBA Direktur Eksekutif Center for Strategic and Defense Studies Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia
