Penetapan Qanun Jinayah sah saja andaikata Acheh sudah terbebas dari kekuasaan Taghut Indonesia. Artinya kita tidak tergantung pada system perundangan hukum Taghut tapi tergantung pada ketetapan Allah swt sebagai Pemilik Manusia. Hal ini memang tidak diakui oleh Organisasi Internasional yang disebut HAM dimana notabenenya didasari pada pikiran manusia yang dhaif (baca tidak beriman). Kalau mereka berasumsi bahwa hukum Jinayah itu kejam tidak ada prikemanusiaan dan sebagainya, mereka lupa untuk berpikir secara transparan: "Bukankah kedhaliman tentara dan polisi terhadap rakyat jelata, para koruptor yang membuat negara dan rakyat jelata menderita ekonomi, penzina yang merugikan dan menghilangkan harga diri dan martabat keluarga, tidak lebih dhalim daripada hukum yang dikenakan terhadap mereka. Hukum Jinayah itu adalah hukum yang diturunkan Allah bukan buatan manusia yang dhaif. Hukum tersebut diturunkan agar diaplikasikan oleh orang yang beriman kepadaNya, agar para korban mendapat keadilan yang setimpal terhadap pelakunya Jinayah.
Betapa lugunya kebanyakan manusia coba menentang hukum Allah dengan bergantung pada HAM dan hukum "positif" Taghut Indonesia, betapa ansihnya. Sebetulnya mereka buta terhadap firman Allah: " . . . . . . .Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar keterangan-keterang an-Ku dengan nilai yang rendah. Barangsiapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir.(QS, 5 : 44) Dalam ayat tersebut diatas Allah memperingatkan kepada orang yang benar Imannya agar tidak takut kepada manusia (baca manusia yang tidak beriman kepadaNya, macam orang-orang yang bersekongkol dan terikat dengan hukum Taghut Indonesia), sebaliknya Allah pesankan agar takut kepadaNya. SeruanN ya itu sudah barang pasti diterima hanya oleh orang yang beriman saja, sedangkan orang yang tidak beriman pasti menolaknya dengan argumen "hikayat musang". Ke 2 Allah memperingatkan agar hukum yang diturunkanNya itu untuk kemuslihatan manusia di planet Bumi tidak digantikan dengan nilai yang rendah (baca hukum taghut). Ke 3 Allah menyatakan bahwa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah adalah kafir. Berdasarkan surah al Maidah ayat 44 ini jelas bahwa siapapun yang bersatupadu dalam Taghut Indonesia adalah kafir, kendatipun mereka masih melakukan shalat sekalipun. Justru itu tidaklah mengherankan kalau mereka menolak hukum Allah. Selanjutnya ada lagi golongan manusia yang luarbiasa lugunya hingga sepakterjang mereka juga menjejaskan System Islam itu sendiri. Mereka ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kaum yang dinyatakan Allah dalam ayat 44 surah al Maidah diatas. Mereka hendak menerapkan hukum Allah dalam system Taghut. pabila hal itu terjadi sebetulnya perbuatan mereka lebih menjejaskan Kaum muslimin dibandingkan dibandingkan sepakterjang manusia kafir diatas. Orang kafir model yang bersatupadu dalam system Indonesia mudah dimaklumi oleh kaum dhuafa tapi kaum yang sedang kita sorot ini adalah Bal-am. Mereka sponsor dari penguasa Taghut untuk merusak Acheh - Sumatra agar penjajahan terselubung mereka dapat dilestarikan. Kaum inilah yang cukub berbahaya terhadap kaum dhuafa dan orang-orang beriman lainnya. Telah sama sama kita ketahui bahwa Islam agama satu-satunya yang mendapat redha Allah (Innad Diina -indallaahil Islaam), adalah rahmatan lil 'alamin (baca rahmat bagi seluruh alam) Agama yang sempurna ini tidak akan menerapkan hukum mencuri sebelum rakyatnya meraih finansialnya. Andaikata di Acheh - Sumatra diterapkan hukum potong tangan terhadap pencuri sekarang, yang korban adalah kaum dhuafa yang ekonominya dijauhkan para mutaqabbiru (baca penguasa dhalim, para koruptor dan segenap orang yang bersekongkol dengannya) sementara para mutaqabbirun itu sendiri tidak tersentuh hukum samasekali kecuali hukum sandiwara (baca hukum Taghut"positif" itu). Selanjutnya untuk menambah wawasan Islam bacalah tulisan berikut ini: Affan Ramli, menulis: Dari lima qanun yang disahkan oleh DPRA dua hari lalu, hanya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang menyita perhatian melimpah dari masyarakat sipil, Aceh dan luar. Padahal DPRA pada waktu bersamaan juga mengesahkan Qanun Penanaman Modal, Qanun Wali Naggroe, dan Qanun Perlindungan Perempuan (Harian Aceh, 15/09). Dari senarai kritikan terhadap kedua qanun tersorot, hukuman rajam pasal paling banyak digugat. Terkait realitas ini kita perlu memesan jawaban dari dua pertanyaan, pertama, mengapa masyarakat sipil Aceh tidak memberikan respon yang sama terhadap Qanun Penanaman Modal dan Qanun Wali Nanggroe, padahal keduanya tidak lebih baik dari Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Dan kedua, apakah dalil (argumentasi) yang digunakan dalam mengkritik Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat cukup mencerdaskan masyarakat luas? Adapun dalil-dalil yang mengemuka dapat ditemukan dengan mudah di pemberitaan media-media massa lokal. Kita patut heran saat menemukan masyarakat Aceh terkesan rela dengan Qanun Penanaman Modal dan Qanun Wali Nanggroe. Qanun Wali Nanggroe memang tidak akan merajam tubuh rakyat Aceh, tapi merajam sampai mati Wali Nanggroe sebagai lembaga politik yang paling menentukan bagi perkembangan sejarah Aceh sejak 1891. Mengutip Yusra Habib Abdul Gani, Qanun Wali Nanggroe yang melucuti otoritas sebenarnya dari institusi Wali Naggroe merupakan bentuk coup d'état (makar) terhadap sejarah Aceh. Qanun Penanaman Modal juga tidak mewajibkan cambuk atas fisik rakyat Aceh, tapi menempatkan Aceh—secara ekstrim—terbuka bagi kekuatan modal asing akan mempersulit pemerintah memproteksi industri-industri kecil dalam negeri. Qanun Penanaman Modal dibuat untuk mendukung upaya liberalisasi Aceh sebagai strategi pembangunan ekonomi. Padahal terbukti sistem ekonomi liberal gagal memberikan kesejahteraan kepada mayoritas rakyat. Pilihan ekonomi liberal ini membuat Aceh rentan terhadap ancaman dominasi kekuatan modal asing atas kedaulatan sumberdaya alam Acheh. Dengan Qanun Penanaman Modal itu, sumberdaya alam Acheh akan dieksploitasi untuk mensejahterakan segelintir orang dari penguasa modal, birokrat, politisi, dan petinggi aparat keamanan. Kelihatannya pengalaman buruk pengerukan sumberdaya Alam, minyak dan gas Acheh yang diserahkan kepada Exxon Mobil akan terulangi dengan dukungan Qanun Penanaman Modal ini. Eksploitasi sumberdaya alam oleh korporat-korporat besar asing selain tidak dapat mengurangi kemiskinan masyarakat lokal sekitaran, juga membuka peluang pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara untuk mengamankan proyek-proyek pemodal asing. Karenanya ketiadaan reaksi kritis masyarakat sipil Aceh terhadap Qanun Penanaman Modal, sebagaimana ditujukan terhadap Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat sangat mengundang pertanyaan. Sulit meyakini sikap kritis mereka terhadap Qanun Jinayat dikonstruksi oleh kesadaran atas prinsip-prinsip keadilan dan HAM, karena kedua prinsip ini pun terancam di Acheh sebagai dampak buruk jangka panjang penerapan Qanun Penanaman Modal. Qanun yang disahkan tanpa gema protes dari masyarakat sipil kita. Dalil? Hal kedua yang menarik diperhatikan adalah argumentasi (dalil) yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil pengkritik Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Secara garis besar kritik dialamatkan terhadap dua aspek, yaitu: (1) proses dan mekanisme pembuatan bermasalah, dan (2) isinya yang lemah. Dalil-dalil tersebut dikemukakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil Aceh, di antaranya Masyarakat Sipil Peduli Syariat, LBH, Jaringan Masyarakat Sipil Aceh, dan Koalisi NGO HAM. Beberapa dalil dikongsikan bersama secara subtansi, dengan redaksi yang berbeda. Aspek proses dan mekanisme pembuatannya dianggap bermasalah, karena (1) tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang lebih lengkap dari kalangan ulama, intelektual dari perguruan tinggi, penegak hukum, dan praktisi hukum, serta masyarakat sipil termasuk kelompok perempuan. (2) belum pernah dipublikasi dan disosialisasikan secara baik kepada masyarakat, (3) disahkan oleh DPRA demisioner, dan (4) pemberosan anggaran publik, dan (5) kompetensi anggota DPRA dan eksekutif dalam merancang qanun yang berkaitan langsung dengan kehidupan keagamaan patut diragukan. Selebihnya kritik dialamatkan pada isinya yang (1) lebih menitik beratkan pada semangat menghukum secara kejam, dibandingkan dengan membangun aspek pendidikan dan keadilan, (2) tidak sesuai dengan nilai-nilai universal Islam dan HAM, (3) Tidak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, (4) tidak relevan dengan kebutuhan dan living law rakyat Aceh, (5) bisa menciptakan konflik baru antar masyarakat, (6) timbulnya multitafsir dan akan adanya ketidakpastian hukum serta risiko kriminalisasi orang-orangtidak bersalah khususnya perempuan, (7) belum memasukkan semua bentuk jarimah/kejahatan sebagai mana diatur dalam pidana Islam seperti jarimah perampokan, pembunuhan selain tubuh dan korupsi dalam pandangan pidana Islam, (8) hampir keseluruhan sama persis seperti KUHAP produk Belanda yang nyata produk pada saat penjajahan belanda, dan (9) tidak mengikuti ketentuan pidana Islam bahwa Negara/pemerintah juga dapat dipidana karena membiarkan satu orang atau lebih dari penduduknya dalam keadaan buta huruf, yatim piatu tanpa tunjangan pendidikan dan masalah social lainnya. Terdapat 5 dalil pengkritik mekanisme pembuatan dan 9 dalil pengkritik isinya. Persoalannya dalil-dalil ini semua tidak cukup penting dipertimbangkan jika formalisasi syariat menjadi hukum positif di Aceh dapat disepakati oleh masyakat sipilnya. Sama kurang pentingnya dalil pengkritik hukum rajam pada saat yang sama setuju hukum syariat harus diberlakukan oleh negara. Rajam memang bagian dari hukum syariat, soal dilaksanakan atau tidak, rajam selalu sah sebagai satu bentuk penghukuman terhadap pelaku jenis jinayah tertentu. Sebagian negara bisa mengganti rajam menjadi hukuman gantung, atau bentuk lain dari hukuman mati, tapi anda tidak bisa menolaknya, apalagi menolaknya dengan perspektif lain (seperti HAM) setelah menerima syariat sebagai hukum negara. Kecuali jika hendak bersyariat dengan basa-basi. Penting menyadari Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat ini hanya konsekuensi dari masalah lain yang lebih mendasar, yaitu formalisasi hukum syariat di Aceh yang menurut saya, bermodal nafsu besar tenaga kurang. Jika belajar dari negara-negara lain yang menerapkan hukum syariat secara lebih baik, maka setidaknya terdapat 3 prasyarat mendasar yang tidak dipenuhi oleh Aceh, yang tidak memungkinkannya menerapkan hukum syariat sebagai hukum negara, kecuali hanya bisa diterapkan sebagai agama rakyat. Ketiganya adalah dukungan konstitusi (UUD) bukan level UUPA No.11/2006, tata negara yang memposisikan ulama sebagai lembaga tertinggi, dan kapasitas pengetahuan para mujtahid yang kompeten menyimpulkan hukum-hukum syara’. Ketiadaan prasyarat ini di Aceh yang menyebabkan Aceh harus menunda formalisasi hukum syariat menjadi hukum negara. Harusnya pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sipil untuk kembali mengkonsolidasikan kekuatan menolak formalisasi syariat Islam di Aceh. Nafsu bersyariat ala partai-partai politik Islam hanya membawa mudharat lebih besar daripada berharap Islam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan utama yang dihadapi Aceh saat ini. http://achehkarbala.blogspot.com/ ________________________________ From: HELB <hai_otodi...@yahoo.com> To: ia...@yahoogroups.com Sent: Wednesday, September 23, 2009 5:11:15 AM Subject: [IACSF] Politik syariat Islam di Aceh tak ubahnya fasisme kultural Penetapan Qanun Jinayat di Aceh telah menimbulkan pro dan kontra baik sebelum maupun setelah disahkan oleh DPR Aceh periode 2004-2009. Substansi Qanun tersebut menimbulkan tanda tanya besar, apakah model hukuman mati dengan melempar batu dan cambuk sebanyak 100 kali dihadapan khalayak ramai bertentangan dengan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya? Kalangan aktifis HAM dan Perempuan menyatakan bahwa jenis hukuman rajam dan cambuk ini melanggar HAM, seperti dikatakan oleh Ifdhal Kasim (ELSAM Jakarta); “Pemberlakuan hukum rajam, selain melanggar Konvensi International anti Penyiksaan yang diratifikasi pada 1998 juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia”.Kalau sudah begini, apakah politik syariat Islam di Aceh tak ubahnya sebuah fasisme kultural? PRO KONTRA QANUN JINAYAH di Web Aceh Institute KONTRAVERSI HUKUM RAJAM |Oleh Chairul Fahmi, MA | Peneliti Hukum dan Alumni Studi Perbandingan Mazhab & Hukum Fak.Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Wednesday, 23 September 2009 09:13
