Refleksi: Apakah orang Papua dianggap rendah martabatnya dan lagi jago korupsi dibandingkan dengan para penguasa NKRI selama ini. Bukankah yang memegang kunci kekuasaan di Papua bukan orang Papua? Orang Papua hanya lambang saja. Ataukah dikuatirkan dengan datangnya bantuan lembaga donor Papua bisa lebih cepat maju? Bukankah telah dilarangan bantuan dari gereja untuk sekolah-sekolah di daerah pegunungan, apakah ini didasarkan kepada korupsi?
Kuntjoro, ketua BRR di Aceh dengan modal bantuan kurang lebih US$ 4,-- milyar, kontrak BRR selesai tetapi masih ada korban tsunami belum memperoleh rumah untuk didiami. Bagaimana ini, apakah dana bantuan luarnegeri di tangan BRR tidak bocor? http://regional.kompas.com/read/xml/2009/09/14/15504339/lembaga.donor.takut.dengan.korupsi.di.papua Lembaga Donor Takut dengan Korupsi di Papua Senin, 14 September 2009 | 15:50 WIB Laporan wartawan KOMPAS Suhartono JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak lembaga donor internasional yang berminat untuk membantu percepatan proses pembangunan di Provinsi Papua. Namun, niat baik itu biasanya terkendala akibat kekhawatiran tingginya praktik korupsi di provinsi di ujung Indonesia itu. "Persoalannya, bagaimana mengatasi penyimpangan dana yang ada di Provinsi Papua itu. Banyak sekali sebenarnya yang berminat untuk membantu Papua, seperti halnya lembaga donor untuk membantu Provinsi Aceh, akan tetapi bagaimana dengan dugaan korupsinya? Justru mereka (lembaga donor) takut dengan masalah korupsi yang terjadi," ungkap mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/9). Sebelumnya, dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Wapres, Kuntoro mengungkapkan bahwa untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua, diperlukan lembaga sejenis BRR seperti yang pernah dibentuk pemerintah untuk mengatasi dampak tsunami di Provinsi Aceh dan Nias, Sumatera Utara. Kuntoro mengatakan, kekhawatiran mengenai korupsi inilah yang menjadi faktor pembeda antara Aceh-Nias dan Papua. "Buktinya, dari 7 miliar dollar AS, dari lembaga-lembaga funding, lebih dari 90 persen masuk dan telah dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan di Aceh pascatsunami. Itu artinya mereka tidak takut dengan kemungkinan korupsi terjadi di Aceh," kata Kuntoro. Sementara itu, berkaitan dengan rencana pembentukan lembaga macam BRR untuk Papua, Kuntoro mengaku belum mengetahui kelanjutannya. Sejauh ini, ia dan beberapa stafnya hanya sebatas memberikan bantuan kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu. "Saya tidak tahu apakah gagasan itu sudah disampaikan oleh Barnabas Suebu kepada presiden apa belum," kata Kuntoro. "Untuk membangun Papua lebih cepat, saya bersama staf sekarang sedang membantu Gubernur Papua untuk merumuskan organisasi seperti BRR. Dua staf saya sekarang tinggal di Papua, sedangkan yang tiga orang bolak-balik Jakarta-Papua," ujar Kuntoro
