Jawa Pos Minggu, 17 Des 2006,
Pemerintah Ultimatum Irwandi Jika Tetap Ngotot Pakai Atribut GAM JAKARTA - Pemerintah kemarin mengultimatum pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar (cagub dan cawagub jalur independen yang perolehan suaranya masih memimpin dalam pilkada Aceh) agar benar-benar menanggalkan atribut GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Jika Irwandi-Nazar tak patuh, pemerintah pusat tidak akan mendukung pemerintahan mereka. Ultimatum itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Kekalahan Parpol dalam Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di Mario's Café kawasan Menteng kemarin. Sofyan adalah salah seorang menteri yang berperan di balik penandatanganan MoU antara Indonesia dan GAM di Helsinki pada Agustus 2005. "Bila terpilih menjadi gubernur Aceh, Pak Irwandi harus menghilangkan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam parpol lokal yang akan dibentuk. Tidak menggunakan simbol GAM dalam parpol tersebut dan tidak lagi menyebut dirinya mewakili GAM," tegas Sofyan kemarin. Jika tidak menuruti pemerintah, berarti calon independen tersebut telah melanggar isi kesepakatan MoU. Meski hanya simbol nonmiliter, tambah dia, hal tersebut merupakan pelanggaran sesuai apa yang dikatakan anggota Aceh Monitoring Mission Pieter Feith. "Sikap menentang itu hanya akan merugikan Pak Irwandi saat menjadi gubernur nanti," tegas Sofyan. Meski demikian, Sofyan mengimbau semua pihak untuk positive thinking (berbaik sangka) terhadap kepemimpinan Irwandi. "Pemerintah akan selalu mendukung kepemimpinan Irwandi-Nazar bila mereka mau mematuhi kesepakatan damai dengan pemerintah RI di Helsinki karena sudah saatnya rakyat Aceh sejahtera," ujarnya. Pernyataan Menkominfo didukung oleh anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa A.S. Hikam. Menurut anggota komisi I itu, politik berjalan atas dasar trust (kepercayaan) dan bukan hanya pada perkataan. Irwandi harus menunjukkan bukti bahwa di Aceh dirinya merupakan bagian integral dari pemerintah Indonesia, bukan wakil GAM. "Tidak usahlah pakai nama GAM lagi karena hingga kini masih banyak pihak yang mencurigai agenda dia (Irwandi, Red). Pengunaan nama dan simbol GAM justru akan menimbulkan public distrust," ujar Hikam. Apalagi, tambah dia, Irwandi belum punya kepanjangan tangan di DPRD Aceh. Jika bersikeras, problematika di Aceh yang sudah sangat kompleks tidak akan pernah terselesaikan. Pernyataan lebih keras disampaikan Burhanuddin Napitupulu, ketua Koordinator Wilayah I DPD Partai Golkar NAD. "Stop gunakan atribut ataupun simbol GAM jika tetap ingin mendapat dukungan sebagai gubernur Aceh," tegas Burhanuddin. Pengamat politik UI (Universitas Indonesia) Bachtiar Aly pun mengingatkan pasangan Irwandi-Nazar agar meninggalkan semua hal yang berbau GAM karena dua alasan. "Pasangan Irwandi-Nazar besar kemungkinan akan menang. Namun, dua tokoh ini tidak punya wakil riil di DPRD Aceh. Padahal, beban yang akan dipikul mereka sangat berat, yakni melakukan perubahan di Aceh pascakonflik bersenjata dan musibah tsunami," ujar guru besar FISIP UI itu. Kedua, menutut dia, dengan berkeras memakai atribut GAM, DPRD Aceh akan menentang kepemimpinan Irwandi. "Bisa saja ketika (Irwandi) mengajukan RAPBD, DPRD setuju dan mengatakan perbaikilah wilayah ini atau itu. Namun, ketika program berjalan, tiba-tiba mereka melaporkan Irwandi ke KPK karena tuduhan korupsi," kata Bachtiar serius. Dia menambahkan, Pilkada Aceh adalah suatu long march menuju demokrasi yang harus dijaga. "Aceh layak dijadikan laboratorium demokrasi karena calon independent bisa menang. Ini tentunya bisa menunjukkan kepada masyarakat RI dan dunia internasional bahwa cara-cara lama Jakarta untuk memaksakan kehendak sudah ditinggalkan," katanya usai acara diskusi kemarin. Aceh Tak Lagi Butuh Mediator Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak lagi membutuhkan mediasi dari pihak mana pun untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul pascapilkada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Bila nanti ternyata ada masalah yang bersifat prinsipil, GAM dan Pemerintah RI bisa duduk bersama untuk mencari penyelesaian," kata Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Pieter Feith usai berpamitan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden di Jakarta kemarin. Masa tugas AMM memang sudah berakhir di NAD. Selanjutnya, akan masuk ke provinsi Serambi Makkah itu sebuah lembaga bernama Interpeace yang dipimpin Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia yang berperan dalam MoU antara Indonesia dan GAM. Feith menegaskan, keberadaan Interpeace di NAD tidak untuk menggantikan peran AMM. Interpeace tidak dibentuk untuk memantau pelaksanaan MoU Helsinki, namun akan fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pascatsunami. "Interpeace adalah LSM kecil. Jangan dibandingkan dengan AMM, karena misinya berbeda," ujar Feith. Setelah memimpin tugas AMM selama 16 bulan di Aceh, Feith menilai seluruh tahap proses damai Aceh yang dipantau AMM berlangsung sangat baik. Mulai penarikan senjata dari kombatan GAM, penarikan pasukan TNI, hingga pelaksanaan pilkada yang dilakukan serentak pada 11 Desember lalu. Meski demikian, Feith mengakui masih ada masalah yang belum tuntas dalam proses reintegrasi, yakni keterlambatan penyaluran dana reintegasi kepada mantan anggota GAM dari panglima wilayah ke anggota di lapangan. "Seharusnya itu bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah RI sudah mencairkan dana reintegrasi, tapi masih ada masalah dalam pembagiannya. Kami akan monitor lebih hati-hati," ujar diplomat senior asal Belanda itu. Feith mengaku lega karena misi pemantauan dari Uni Eropa dan lima negara ASEAN di Aceh telah menutup kantor AMM di Banda Aceh. Menurut Feith, penutupan kantor misi pemantauan Uni Eropa merupakan peristiwa langka, karena hanya dapat dilakukan bila seluruh tugas telah dilaksanakan dengan baik dan proses perdamaian sepenuhnya tercapai. "Kami harap dengan hasil pilkada kemarin, kesejahteraan rakyat Aceh akan lebih baik. Kami yakin Irwandi Yusuf (calon gubernur Aceh), yang sementara ini perolehan suaranya unggul, mampu mewujudkan itu dengan membangun hubungan efektif dengan pemerintah pusat," terangnya. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, Presiden SBY atas nama bangsa Indonesia menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Bukan hanya atas kerja keras AMM, tapi juga pengorbanannya. "AMM bukan hanya bagian dari sejarah perdamaian yang sangat langka itu, tapi juga ikut menuliskan sejarah perdamaian di Aceh," ujar Dino mengutip ucapan SBY. Presiden SBY, seperti disampaikan Dino Patti Djalal, menegaskan, pemerintah pusat akan mendukung pemerintahan baru di Aceh. "Presiden berkomitmen terus bekerja sama dengan gubernur Aceh, siapa pun nanti yang terpilih," ujarnya. Tadi malam seluruh anggota misi pemantau perdamaian Aceh asal Uni Eropa telah kembali ke markas besar Uni Eropa di Brussel, Belgia. Sebelum bertolak dari Indonesia, Uni Eropa menyampaikan medali penghargaan kepada Presiden SBY atas keputusan politik Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh secara damai. Medali European Security and Defence Policy Service juga diberikan pada Wapres Jusuf Kalla dan seluruh anggota juru runding Pemerintah RI dalam penyusunan MoU Helsinki. Mereka adalah Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menkominfo Sofyan Djalil. "Proses damai dan implementasinya tidak akan berhasil tanpa komitmen kuat, dukungan politis dan arahan kepala negara. Pemerintah RI telah memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kami di sini dengan baik," terang Feith. (nue/ein/noe)
