Kalau KPI hanya mikirin tarik uang iuran anggota saja, tidak bisa diharapkan fungsinya, lihat saja Individual Working Contract (CBA)nya tidak pernah di amandement dari tahun ke tahun, itu-itu saja bunyinya. sedangkan perkembangan masalah buruh berkembang terus dari tahun ke tahun.
Hai Bapk.Hanafi........ jangan enak-enak dong terima uang iuran, mana peran anda sebagai Boss dari KPI ?. Tks --- Pada Sel, 27/12/11, Alfa Fabian <[email protected]> menulis: Dari: Alfa Fabian <[email protected]> Judul: Re: Bls: [pelaut] Standar Pelaut Indonesia masih rendah Kepada: "[email protected]" <[email protected]> Tanggal: Selasa, 27 Desember, 2011, 2:38 PM Gak Usah di dengar itu apa kata Kemenhub Mr bbby R mahamit dan rekan2nya semua itu cuma omongan bas bis bussss alias basabasi busuk sama juga denga Kpi ________________________________ From: Wanda <[email protected]> To: "[email protected]" <[email protected]> Sent: Tuesday, December 13, 2011 5:08 AM Subject: Re: Bls: [pelaut] Standar Pelaut Indonesia masih rendah Udahh paakkk ggakk baahas KPI, kasihan merrekaa kalo ggak kkita kasi sedekah baagaimana para penggguurruusnnyya bisa berrtahaan hiidup???? yyeeeeaahhhhhhhh -----Original Message----- From: budiman siregar <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Sun, 11 Dec 2011 19:58:53 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Bls: [pelaut] Standar Pelaut Indonesia masih rendah dear all, Alangkah baiknya goverment/pemerintah mengeluarkan list/daftar sekolah/academi yg tdk memenuhi standard/diakui pihak Pemerintah maupun IMO agar tdk berlarut larut masyarakat tertipu/kecewa nantinya. Sangat diharapkan peranan KPI utk berperan serta dan jangan berpangku kaki dan tangan saja ! regards BJS Pada Sab, 10 Des 2011 00.46 ICT bbudiman menulis: >Standar Pelaut Indonesia Masih Rendah >JAKARTA (Suara Karya): Standar minimal mutu tenaga pelaut Indonesia rendah. >Dari ratusan lembaga pendidikan kemaritiman swasta, tercatat hanya 32 yang >memenuhi Standards of Training Certification and Wacthkeeping (STCW) for >Seafarers 2010 yang menjadi acuan internasional. > >Lembaga pendidikan kemaritiman swasta bukan hanya tidak memilliki kompetensi >untuk mencetak tenaga pelaut, melainkan juga masih banyak yang belum >mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian >Perhubungan. Hal ini berakibat lulusannya tidak diakui oleh perusahaan >pelayaran nasional. Namun, lembaga pendidikan nonstandar ini diperkirakan >bakal tergusur seiring diterapkannya STCW 2010. > >Berdasarkan data, lembaga pendidikan kemaritiman di Indonesia hanya mendapat >izin pendirian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah >daerah. Namun, banyak yang belum mengantongi izin dari Kemenhub. > >Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kemenhub Indra >Priatna mengakui, pemerintah wajib melakukan pembenahan, dengan haarapan para >lulusan lembaga pendidikan kemaritiman ini bisa diterima di perusahaan >pelayaran nasional dan internasional. Mulai Januari 2012, sekolah pelayaran >(swasta) tidak bisa lagi merekrut calon taruna jika menggunakan ketentuan >sendiri. > >"Kami sedang menyusun persyaratan mulai tes masuk hingga persyaratan fasilitas >pendidikan di dalamnya. Kami juga menyiapkan silabus," kata Indra di Jakarta, >Rabu (30/11), di sela sosialisasi implementasi tentang STCW Amandement 2010 >Manila. > >Menurut dia, lembaga pendidikan kemaritiman di dalam negeri setidaknya bisa >memenuhi stdandar minimal, di antaranya memiliki fasilitas laboratorium, >perangkat simulator untuk kepentingan praktik para taruna, serta pendidikan >kemampuan berbahasa asing. Saat ini sekolah yang mendapat izin dari Direktorat >Jenderal Perhubungan Laut umumnya memenuhi standar, tapi hanya 32 sekolah dari >sekian banyak sekolah," tutur Indra. > >Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub >Bobby R Mamahit mengatakan, fasilitas sekolah pelayaran yang harus dipenuhi >cukup banyak, terutama untuk pengadaan simulator yang nilainya Rp 25 Miliar. >Untuk itu, pemerintah meminta sekolah pelayaran swasta melakukan investasi >secara bersama-sama. Sekolah pelayaran swasta juga bisa memanfaatkan fasilitas >BP2IP dan sekolah pelayaran milik pemerintah dengan pola kerja sama. > >Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi >Rustandi mengatakan, sebaiknya pemerintah menutup sekolah-sekolah pelayaran >yang tidak bermutu. Dalam hal ini, tidak ada toleraansi untuk mutu pendidikan, >karena yang dirugikan masyarakat dan pemerintah. > >"Pemerintah harus bertindak tegas dengan cara menutup sekolah itu. Buat apa >dibiarkan beroperasi kalau hanya merugikan masyarakat, karena cara seperti itu >identik dengan penipuan," kata dia. (Syamsuri S) > >08 Desember 2011 > [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ 1. Moderator tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dan/atau identitas asli pengirim berita. 2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE. Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
