--- Pada Sel, 19/10/10, Rakyat Harus Sehat <[email protected]> menulis:
Dari: Rakyat Harus Sehat <[email protected]> Judul: Rapor Itu Merah, Jenderal! Kepada: "AIPI Politik" <[email protected]>, [email protected], "artculture-indonesia" <[email protected]>, "AyahBunda" <[email protected]>, "Bisnis-Lokal" <[email protected]>, "bpshulu" <[email protected]>, "Cikeas" <[email protected]>, "communicationsindonesia" <[email protected]>, "CWGI Indonesia" <[email protected]>, "DikBud" <[email protected]>, "Dokter" <[email protected]>, "DPR-RI" <[email protected]>, "Femina" <[email protected]>, "femina" <[email protected]>, "femina" <[email protected]>, "Forum Kesra" <[email protected]>, "Forum Sosial Indonesia" <[email protected]>, "Forwara" <[email protected]>, "group anti imf" <[email protected]>, "group bisnis center" <[email protected]>, "group ekonomi nasional" <[email protected]>, "group elshinta" <[email protected]>, "group jala prt" <[email protected]>, "group komunitas musik" <[email protected]>, "group media jabar" <[email protected]>, "group media jakarta" <[email protected]>, "group media jateng" <[email protected]>, "group musik indonesia" <[email protected]>, "Group Pantau Kom" <[email protected]>, "Group Parlemenwatch" <[email protected]>, "Group Perempuan" <[email protected]>, "group politikmahasiswa" <[email protected]>, "group ppdi" <[email protected]>, "Group Stikom" <[email protected]>, "Group UGM" <[email protected]>, "Group Zaman" <[email protected]>, "group--pembebasan" <[email protected]>, "group-Forum-Pembaca-Kompas" <[email protected]>, "group-GELORA45" <[email protected]>, "group-mimbar-bebas" <[email protected]>, "group-Pembebasan_Papua" <[email protected]>, "group-persindonesia" <[email protected]>, "group-RumahKitaBersama" <[email protected]>, "group-santrikiri" <[email protected]>, "group-wahana-news" <[email protected]>, "group-wartawanindonesia" <[email protected]>, "Groupacehkita" <[email protected]>, "Groupastaga" <[email protected]>, "GroupBeritaKorupsi" <[email protected]>, "Groupdokter indonesia" <[email protected]>, "Groupdokterumum" <[email protected]>, "groupecosisters" <[email protected]>, "groupelshinta" <[email protected]>, "groupindoprogres" <[email protected]>, "Groupindorising" <[email protected]>, "Groupiue2002" <[email protected]>, "groupjurnalperempuan" <[email protected]>, "groupkasm-ui" <[email protected]>, "groupkasoem" <[email protected]>, "grouppsik" <[email protected]>, "groupsnasional-list" <[email protected]>, "Groupwordsmartcenter" <[email protected]>, "hsebpindonesia_forum" <[email protected]>, "humancapital" <[email protected]>, "Indo-Job" <[email protected]>, "Indoleft" <[email protected]>, "indonesia-plc" <[email protected]>, "Instrumentation_Control" <[email protected]>, "Inti-Net" <[email protected]>, "IreYogya" <[email protected]>, "Ismes" <[email protected]>, "jakarta" <[email protected]>, "Job-Vacancy" <[email protected]>, "Jurnalisme" <[email protected]>, "Kahmi" <[email protected]> Tanggal: Selasa, 19 Oktober, 2010, 6:51 AM Senin, 18 Oktober 2010 13:01 Rapor Itu Merah, Jenderal! OLEH: WEB WAROUW Jakarta - Demi pencitraan, pemerintah boleh saja membeberkan setiap hari semua data angka indikator kemajuan ekonomi selama satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, rakyat yang berhak menilai karena mereka yang merasakan langsung. Tentu rakyat yang tahu apakah data itu sesuai kenyataan atau justru hanya kebohongan publik. Sehari-hari rakyat merasakan merosotnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti bahan makanan, kesehatan, dan pendidikan, oleh menteri-menteri pilihan Yudhoyono. “Dulu kita bisa makan daging seminggu sekali. Sekarang, syukur-syukur kalau kita bisa makan. Hidup semakin berat karena harga-harga pada naik. Presiden seharusnya ganti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, dan Menko Kesra,“ ujar Sanusi, buruh perkebunan sawit beranak tiga di salah satu desa transmigrasi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Memang kasus kelaparan yang sudah meluas dilaporkan oleh FAO bahwa hingga 2010, wilayah rawan dan sangat rawan pangan terbentang di 100 kabupaten, terbanyak di Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan sebagian Pulau Sulawesi. Data ini tidak pernah berubah sejak tahun 2004. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan program Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Kesra selain kebijakan impor beras dari Vietnam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fakta kelaparan justru dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan program food estate yang kepemilikan dan penggunaan lahan diserahkan pada asing Bodoh Permanen Data ini diperkuat dengan meningkatnya temuan Balita yang mengalami gizi buruk. Pemimpin Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Rachmat Sentika, Sp (A) menjelaskan bahwa setidaknya ada 5,3 persen balita dari 28 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami gizi buruk. Artinya sekitar 1,5 juta balita mengalami gizi buruk, sedangkan balita yang mengalami kurang gizi sekitar 15 persen. Mereka berpotensi mengalami kebodohan permanen. Anehnya, bukannya menangani persoalan kesehatan rakyat yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, justru kebijakan terbarunya adalah mengizinkan kepemilikan industri farmasi 100 persen pada pemilik asing walaupun Perpres 36/2010 telah menetapkan ambang batas kepemilikan asing hanya 70 persen. Dampaknya, harga obat segera akan meroket. “Menkesnya gimana sih? Sekarang harga semua obat kembali mahal. Walau punya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pasien sekarang disuruh beli obat sendiri. Menkes mesti cepat diganti, pasien bisa pada mati,” jelas Arif Witanto, relawan kesehatan di Kediri, Jawa Timur. Bukan hanya itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saja mengakui bahwa angka putus sekolah dari SD ke SMP karena mahalnya biaya pendidikan mencapai 920.000 anak, sedangkan putus dari SMP ke SMA lebih besar lagi, yaitu 1,26 juta anak. Putus sekolah tersebar di 19 provinsi, termasuk Jawa Barat, Papua Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. “Anak-anak ingin sekolah, tetapi saya nggak sanggup lagi karena suami cuma tukang ojek dan saya jualan di pasar. Padahal katanya anggaran pendidikan sudah pada naik,” ujar Hartini, ibu beranak tiga, pedagang warung tegal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Konflik buruh dan perusahaan pun meningkat dalam satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu II. Apalagi menjelang Lebaran beberapa waktu lalu. Siswati, buruh garmen PT SAI Apparel Semarang, mengeluhkan THR yang belum terbayarkan hingga saat ini. “Bukannya terima THR, kami semua malah dirumahkan dengan alasan pabrik tidak punya uang. Kami sudah demo dan lapor ke Menteri Tenaga Kerja, tapi nggak ada hasil sampai sekarang. Kita butuh menteri yang membela buruh,” jelas perempuan yang akhirnya harus menganggur ketika dihubungi. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah memang dengan sengaja tidak akan menuntaskan kasus Century bahkan berhasil melemahkan KPK. “Itu uang rakyat Rp 6,7 triliun yang hilang siapa yang tanggung jawab? Sri Mulyani sudah berhasil kabur ke luar negeri. Boediono jadi wakil Presiden. Pemimpin KPK yang seharusnya memeriksa kasus Century sekarang jadi tersangka suap. Ini semua terang-terangan,” jelas Yanto, tukang ojek di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kekerasan Selain itu, pemerintahan Yudhoyono-Boediono terus membiarkan kekerasan pada agama-agama tertentu terus berlanjut dan pembelaan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terhadap penutupan rumah-rumah ibadah “Sepertinya pemerintah sengaja membiarkan kekerasan pada kami terus terjadi agar kami tidak perlu beribadah lagi karena Menteri Agama membenarkan penutupan gereja kami. ” ujar Ibu Hamonangan dari salah satu gereja yang ditutup di Bogor, Jawa Barat. Selain itu, rakyat juga menyesali sikap Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala BNP2TKI yang membiarkan Malaysia menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia. “TKI kita sudah disiksa dan dihukum mati. Wilayah kita diserobot. Pejabat kita dipenjara, tapi masih saja Yudhoyono senang menerima laporan ‘asal bapak senang’ dari menteri-menterinya yang sudah menjual TKI dan kedaulatan bangsa,” ujar mantan TKI di Malaysia, Syarifah, dari Magelang ketika dihubungi. Retno Yulianti, mahasiswa ekonomi UGM, menegaskan bahwa tidak ada capaian strategis dalam setahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Para menteri sedang mengumpulkan modal untuk 2014, menyebabkan runtuhnya aspek pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan alokasi dana APBN 2011 akan datang, sebagian besar akan dihabiskan untuk reformasi birokrasi. “Semua menteri rapornya merah, tidak punya prestasi dan malah bikin rakyat semakin menderita. Ini kan cermin kegagalan Presiden. Tanya saja sama orang desa. Kalau Yudhoyono mau selamat, semua anggota kabinet harus dirombak,” tegasnya. n Kembali ke : Cetak Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ 1. Moderator tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dan/atau identitas asli pengirim berita. 2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE. Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
