--- In forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com, Ahmad Salman <reachd...@...> wrote:
Siaran Pers Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) No: 01/SP/P2D/XII/2009 SBY Harus Menjaga Integritas Menkeu dan Wapres dari Serangan Konglomerat Hitam dan Business Politician Perkembangan isu Bank Century yang saat ini beredar makin menunjukkan bahwa tidak ada kehendak untuk mengukuhkan suatu kebenaran publik berdasarkan akal sehat dan niat baik. Yang terjadi sesungguhnya adalah semacam persekongkolan yang mengandalkan paksaan¹ untuk mendesakkan kepentingan dan pergantian jabatan demi kepentingan elitelit tertentu. Tanda-tanda dari proses yang tidak sehat ini telah dimulai dari gejala sebagai berikut: Pertama, tidak ada penilaian alternatif dan evaluatif dari DPR terhadap hasil audit BPK. Audit BPK itu diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan motif, tata cara dan ketepatan substansi. Alih-alih memeriksa aliran dana anggaran negara yang berpotensi menyalahi hukum, BPK telah bertindak salah kaprah dan berlebihan karena BPK malah menilai dan mengevaluasi bailout terhadap Bank Century. Faktanya BPK tidak dapat membuktikan adanya aliran dana yang menyimpang, namun entah karena motif dan kepentingan apa, BPK secara berlebihan mengevaluasi bailout terhadap Bank Century dari segi hukum. Kedua, Panitia Angket DPR secara tidak berimbang, karena tidak mau memberikan kesempatan dan mendengarkan argumen mengapa bailout terhadap Bank Century dilakukan. Yang terjadi, bukan hanya memutar balikkan argumen mengenai pengambilan kebijakan itu, tetapi juga secara brutal menimpakan semua persoalan seputar Bank Century ke pundak Sri Mulyani dan Boediono. Akibatnya, publik yang mestinya mendapatkan kesempatan untuk lebih memahami konteks persoalan perekonomian, krisis dan penyelesaian soal Bank Century malah disuguhi informasi yang salah dan menyesatkan, yaitu informasi politik yang dangkal dan penuh fitnah. Ketiga, pembentukan opini publik yang disertai dengan desakan penonaktifkan Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono yang dilakukan oleh sementara pihak, lebih banyak menunjukkan adanya politik balas dendam. Baik yang bersumber dari para elit politik yang kalah dan kehilangan kesempatan dalam pemilu lalu, maupun dari elit yang terhalangi kepentingannya karena sikap dan integritas Sri Mulyani dan Boediono selama ini, terutama dalam soal ²keadilan bisnis², dan korupsi. Jika hal-hal tersebut dibiarkan berlarut dan tidak terkontrol, maka yang berlangsung sekarang ini tidak bisa tidak akan berujung pada situasi deadlock, kalau bukan menimbulkan krisis konstitusional, dalam system presidensial yang kita anut. Memperhatikan proses dan gejala yang tak sehat di atas, serta sikap yang menelan bulat-bulat hasil audit BPK tanpa dievaluasi, dan miskinnya pengetahuan anggota DPR terhadap konstitusi dalam menyikapi bailout Bank Century, maka KAMI yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menyampaikan sikap sebagai berikut: Pertama, paksaan politik dalam kasus bank Century ini adalah serangan terhadap benteng terakhir integritas politik pemerintahan SBY. Menkeu dan Wapres adalah dua dari sedikit figur yang tersisa yang masih memiliki integritas, bersih dan jujur di lingkaran SBY. Serangan terhadap dua figur ini dimaksudkan untuk melapangkan jalan bagi kombinasi kepentingan konglomerat hitam, koruptor dan business politician yang selama ini terus merongrong Indonesia. Kedua, serangan terhadap Menkeu dan Wapres pada dasarnya adalah serangan terhadap pemerintahandan kepemimpinan SBY sendiri. Bailout terhadap Bank Century adalah salah satu kebijakan nasional yang baik dan suskes yang pernah diambil oleh pemerintahan SBY melalui Menkeu dan Gubernur BI pada waktu itu. Oleh karena itu tekanan para business politician ini adalah serangan pertama terhadap kepemimpinan SBY di periode keduanya. SBY harus mengambil sikap jelas dan tegas untuk melindungi integritas Menkeu dan Wapres di satu sisi dan menunjukkan integritas kepemimpinannya di sisi lain. Ketiga, mengimbau semua pihak untuk memperhatikan dan mempelajari secara lengkap semua peraturan perundang-undangan yang melandasi kebijakan bailout Bank Century ini hingga tidak mudah terkecoh dengan argumen serta opini-opini yang keliru yang diproduksi oleh segelintir politisi yang motifnya kekuasaan belaka. Keempat, menyangkut kemungkinan adanya aliran dana yang mencurigakan, kami mendesak dan meminta KPK untuk bertindak lebih pro-aktif sekaligus obyektif dengan tanpa dipengaruhi oleh opini dan manuver para politisi yang selama ini terbukti justru menjadi sumber dan pelaku korupsi di Indonesia. Kelima, kita ingin melembagakan demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial, karena itu pengetahuan konstitusional dan kematangan etika publik hendaknya dikuasai secara sempurna oleh para politisi. Jakarta, 22 Desember 2009 1. A. Rahman Tolleng 2. Robertus Robet (0813 888 00819) 3. Rocky Gerung (0816 868 158) [Non-text portions of this message have been removed] --- End forwarded message ---
