nah mulai banyak yg kontra ama kinerja DPR nih termasuk saya....
kerja DPR saat ini masih dominan dengan suka dan tidak suka...contohnya pe
nonaktifkan pejabat...SBY counter masalahnya enteng aja, ga ada
undang2nya....nah lho itu orang DPR ga konsultasi dulu dengan pakar tata
negara?..main seenaknya aja suruh stop kerja orang.....mereka bilangnya suruh
non aktif dengan "kesadaran"....weleh weleh..katanya negara hukum...kalo udah
ga sesuai lagi ganti dong undang2nya baru semua ada dasarnya....jangan feeling
analisis.
Dario Amran
--- Pada Ming, 20/12/09, tV.kun0 <tv.k...@gmail.com> menulis:
Dari: tV.kun0 <tv.k...@gmail.com>
Judul: Re: [ob] LSI Tuding Pemahaman Hukum Pansus Lemah
Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 20 Desember, 2009, 2:16 PM
Apakah setiap orang yg ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat diwajibkan
mengikuti ujian mengenai tata kenegaraan, dan ujian pemahaman undang2 dasar RI
dan KUHP?? Jika tidak, mungkin ini merupakan sesuatu yg patut dipikirkan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSATFrom: Anggodo bintang Lima <wasi...@yahoo. com>
Date: Sun, 20 Dec 2009 15:03:39 +0800 (SGT)To: <obrolan-bandar@ yahoogroups.
com>Subject: [ob] LSI Tuding Pemahaman Hukum Pansus Lemah
Imbauan Panitia Angket tersebut, ungkapnya, menunjukkan lemahnya
pemahaman hukum dari anggota Panitia Angket. Sampai-sampai SBY
'menguliahi' Panitia Angket tentang UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara.
http://www.republik a.co.id/berita/ 97010/LSI_ Tuding_Pemahaman _Hukum_Pansus_
Lemah
Sikap Peduli Lingkungan?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
Selalu bisa chat di profil jaringan, blog, atau situs web pribadi! Yahoo!
memungkinkan Anda selalu bisa chat melalui Pingbox. Coba!
http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
