Tak Ada Alasan Politik di Balik Pembubaran CGI
Dadan Kuswaraharja - detikcom
Jakarta - Pemerintah menampik adanya dugaan agenda politis
tersembunyi
di balik rencana pembubaran Consultative Group on Indonesia
(CGI).
Pembubaran forum itu sudah direncanakan dan dibahas sejak dua
tahun yang
lalu.
Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono dalam
konferensi
pers di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis
(25/1/2007).
Menko menambahkan, pembubaran forum CGI tidak mengikuti pola
pembubaran
Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) oleh mantan Presiden
Soeharto karena merasa tidak senang dengan Ketua IGGI JP Pronk
yang
mengacak-acak hak asasi manusia di Indonesia.
"Tidak ada sembunyi-sembunyi. Ini memang sudah kita bahas secara
bertahap selama dua tahun. Bagaimana kita membuat format yang
lebih
efektif. Tapi alasan politik seperti JP Pronk jaman IGGI itu
tidak ada,"
ujar Boediono.
Menurutnya, Indonesia harus bangga dengan dibubarkannya IGGI
karena
dalam proses berutang tidak lagi mengandalkan koordinasi dari
negara-negara multilateral itu. "Kita deal pada suatu framework
sendiri," ujarnya.
Boediono pada hari ini juga menemui tiga kreditor besar
Indonesia yakni
Jepang, ADB dan Bank Dunia. Dari kreditor itu menurut Boediono
tidak ada
yang keberatan.
"Mereka bahkan apreciate, jadi kita harapkan anggota yang lain
tidak
keberatan juga. Proses tanpa CGI pun saya harap bisa menjaga
kelancaran
hubungan antara negara-negara," ungkapnya.
Kepada pelaku pasar, Boediono meminta mereka tidak khawatir
mengingat
pembubaran CGI ini tidak memberi risiko yang besar ke pasar.
Sementara Menkeu Sri Mulyani menambahkan, meski forum CGI ini
dibubarkan, untuk pembiayaan defisit 2007, yang sebagian dari
pinjaman
luar negeri tidak mengalami perubahan strategi.
"Artinya kita akan tetap mengkombinasikan seluruh sumber,
mencari yang
paling efisien, bunga yang paling rendah," tandasnya. (qom/qom)
