:: BERITA FOTO
30/07/2007. Sebanyak 1.327 calon Polisi Hutan kotrak mengikuti ujian di stadion
Lampineung Banda Aceh, Ahad (29/7). Tahun 2007 Pemerintah Aceh merekrut 1.000
Polisi Hutan untuk mengamankan hutan Aceh dari ancaman pengrusakan. (Hasbi
Azhar)
DISCLAIMER
Situs ini dikelola oleh para wartawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja
Acehkita (Sepak)
:: LINK SAHABAT
Berita
Senin, 30 Juli 2007, 17:42 WIB
Diduga, Rumah Korban Tsunami Diperjualbelikan
Reporter : Rasyid J
Banda Aceh, acehkita.com. Sebanyak 401 unit rumah bantuan Palang Merah
Indonesia (PMI) untuk korban tsunami di Perumnas Ujong Batee, Desa Neuheun,
Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar telah diperjualbelikan oleh oknum warga desa
itu kepada sejumlah nama-nama oknum PNS, polisi dan pengusaha. Nama mereka
disamarkan menjadi penerima rumah dari fakir miskin.
Seluruh rumah yang dibangun atas kerjasama Total Indonesia dengan Perum
Perumnas yang kemudian diserahkan kepada PMI itu sudah terisi penuh,
penghuninya kebanyakan bukan korban tsunami. Sementara puluhan Kepala Keluarga
korban tsunami yang harusnya menempati rumah-rumah di sana malah terusir. Rumah
mereka diduga diserobot oleh oknum pengurus dan pemuda di kampung tersebut.
Hazrul (30) salah seorang korban tsunami yang mendapat jatah rumah tipe 36 di
jalan Tuna No 38 Perumnas Ujong Batee mengaku rumah tersebut sudah diserobot
oleh seorang warga. Hazrul menyebut nama seorang warga di sana. “Kunci masih
sama saya, rumah saya disongkel dan sekarang ditempati orang itu,” kata Hazrul.
Hazrul menyebutkan, sudah berulangkali melaporkan kasus penyerobotan itu kepada
Dewan Pengawas BRR, Beranda BRR di Kuta Alam, Gerak Aceh, Tim Verifikasi BRR
Lueng Bata, hingga ke PMI Irlandia. Namun belum membuahkan hasil. “Mungkin
tidak dilanjuti?” kata Hazrul.
Sejumlah warga lain juga mengaku rumah mereka diperjualbelikan oleh oknum yang
mengaku sebagai pengurus komplek tersebut. Harganya berkisar antara Rp 3-4 juta
per unit. “Jadi asalkan setor, rumah bisa langsung ditempati,” ungkap korban
tsunami lainnya.
Warga menyebut sejumlah nama yang diduga menyerobot rumah korban tsunami di
kompleks yang diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari dan Ketua
PMI Pusat Mar’ie Muhammad akhir Desember 2005.
Pengurus PMI Aceh Besar yang diberi kewenangan untuk pembangian rumah bagi
korban tsunami mengaku sudah mendengar desas-desus tersebut. “Tapi kami sulit
dapat bukti,” kata Ketua PMI Aceh Besar, Zamzami AG. Senin (30/7) siang.
PMI juga membantah tiga nama oknum warga telah diberi kewenangan untuk
membagikan rumah bantuan untuk korban tsunami itu. “Mereka bukan orang yang
berhak mengelola maupun yang diberikan kewenagan untuk membagikan rumah,” kata
H Zamzami AG.
PMI Aceh Besar bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyerahkan
pembagian rumah tersebut kepada aparat kecamatan, yang terdiri atas Camat,
Kapolsek dan Danramil. "Kita sudah serahkan kepada Pemda Aceh Besar," kata H
Zamzami AG. [dzie]
Berita
Senin, 30 Juli 2007, 16:15 WIB
Korban Konflik Protes Kualitas Rumah
Reporter : Udin
Banda Aceh, acehkita.com. Sedikitnya 200-an korban konflik asal Kabupaten Bener
Meriah dan Aceh Tengah berunjukrasa ke kantor DPR Aceh, Senin (30/7), untuk
memprotes rendahnya kualitas rumah yang dibangun pemerintah untuk mereka. Pekan
lalu, 200-an korban konflik yang tergabung dalam Solidaritas Persaudaraan
Korban Pelanggaran HAM juga berunjukrasa ke gedung dewan meminta pemerintah
menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lampau.
Para korban konflik asal dataran tinggi Gayo itu meminta Pemerintah Aceh
meninjau kembali rumah bantuan yang dibangun Badan Reintegrasi-Damai Aceh,
karena dinilai menyalahi aturan. Mereka datang ke Banda Aceh dengan mengendarai
truk dan mobil bak terbuka (pikap).
Sesampai di DPR Aceh, mereka langsung menggelar spanduk dan poster yang berisi
protes dan kekecewaan kepada pemerintah yang dinilai tidak becus menangani
korban konflik. Dalam spanduk juga tertulis protes atas pembuatan rumah yang
kualitasnya sangat rendah.
Menurut M. Abdul, 52 tahun, warga Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener
Meriah, rumah yang seharusnya dibangun dengan dana Rp35 juta per unit, tapi
setelah warga mengalkulasikannya hanya menghabiskan dana Rp20 juta per unit.
Material bangunan yang digunakan juga tidak sesuai spesifikasi. Misalnya, besi
yang seharusnya digunakan 12 milimeter, tapi yang digunakan besi 8 milimeter.
“Papan yang digunakan belum setahun sudah berbubuk. Dan kalau angina kencang
atau gempa, kami tidak berani tinggal di dalam rumah,” kata Abdul yang rumahnya
ludes dibakar pada masa darurat militer.
Keterangan senada dikemukakan Darniah, 35 tahun. Menurut warga Timang Gajah
ini, rumah yang diberuntukkan bagi mereka tidak sesuai dengan jumlah alokasi
dana yang seharusnya. “Rumah dibuat asal jadi. Padahal satu unit rumah Rp35
juta,” kata Darniah.
Para pengunjukrasa disambut beberapa anggota DPR Aceh, di antaranya Bahrum M.
Rasyid. Anggota Komisi A ini mengajak warga menyampaikan tuntutan di dalam
ruang musyawarah DPR Aceh dan diterima oleh Ketua Komisi A Khairul Amal.
Koordinator Aksi, Joni Setiawan, di hadapan anggota dewan menyampaikan keluhan
warga terhadap bantuan rumah yang mereka terima dari Badan Reintegrasi.
“Seharusnya kami menerima uang dana pembangunan rumah ini tiga tahap, tapi yang
kami terima rumah, itu pun tidak layak huni,” sebutnya.
Menanggapi permasalahan korban konflik diseluruh Aceh, Bahrum Rasyid berjanji
akan meninjau langsung ke setiap daerah pada Agustus mendatang. “Pekan depan
kita akan turun menverifikasi hasil bantuan dana BRDA ini. Warga tolong
tunjukkan kepada kami setiap penyelewengan yang ada di lapangan dan semuanya
akan kita proses,” jelasnya.
Sementara menanggapi keluhan korban konflik, Ketua Badan Reintegrasi-Damai Aceh
M. Nur Djuli, mengatakan, pembangunan rumah di Aceh tengah dan Benar Meriah,
dibangun sebelum dirinya menjabat ketua Badan Reintegrasi. Pun demikian,
segala permasalahan yang timbul dari dana BRDA akan ditidak lanjuti. “Jika ada
indikasi penyelewengan dalam penyaluran dan pembangunan rumah korban akan kita
proses juga,” jelasnya. [dzie]
Berita
Senin, 30 Juli 2007, 09:55 WIB
Kantor Wakil Bupati Bireuen Digranat
Reporter : Imran
Bireuen, acehkita.com. Kantor Wakil Bupati Bireuen yang terletak di Jalan
Laksamana Malahayati Kota Juang Bireuen, pada Ahad sekitar pukul 22.30 WIB
dilempari granat, sehingga menyebabkan keramik dan kaca gedung itu pecah. Belum
ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Dugaan sementara, pengranatan kantor Wakil Bupati itu dilakukan oleh orang yang
menggunakan sepeda motor. Akibat lemparan granat itu, kaca depan gedung pecah,
dan keramik terkelupas dihantam ledakan. Gedung tersebut berhadapan langsung
dengan gedung DPRD/DPRK Bireuen dan berdekatan dengan kantor Polsek Kota
Juang.
Suasana di sekitar tugu Kota Juang sempat tengang selama beberapa saat
pascaledakan keras dari granat tersebut. Namun setelah diketahui kejadiannnya
warga kembali melanjutkan jajanan malam di rek yang berhadapan dengan pandapa
Bupati itu.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Abdurahman-Busmadar adalah yang
memenangkan pemilihan kepala daerah langsung bulan lalu, setelah meraih
dukungan pemilih 62 persen. Unggul dari lima kandidat lain, menjadikan pentolan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengamandoi Kabupaten Bireuen untuk periode
2007-2012.
Kasat Reskrim Polres Bireuen Iptu Maryono, membenarkan adanya kejadian
tersebut. Aparat keamanan sudah menarik garis polisi di lokasi dan mengambil
sampel ledakan. [dzie]
[Kembali ke indeks]
____________________________________________________________________________________
Get the Yahoo! toolbar and be alerted to new email wherever you're surfing.
http://new.toolbar.yahoo.com/toolbar/features/mail/index.php
