Pihak GAM menyatakan bahwa partai GAM dengan menggunakan lambang bendera GAM
sesuai dengan MoU Helsinki, sementara pihak Indonesia mengatakan tidak sesuai.
Kalau realitanya seperti itu, jalan yang adil adalah membentuk tim Ahli yang
benar-benar independen untuk membahas apakah sesuai atau tidak. Andaikata juga
tidak berhasil, tidak ada jalan lain kecuali kembali berunding ke Helsinki
sebagai lanjutannya.
Jadi pihak kita tak perlu untuk merengek-rengek dengan membuat pernyataan
yang bertentangan dengan agama serta aspirasi Rakyat Acheh - Sumatra. Misalnya:
" semua pihak harus tunduk dibawah system Indonesia". Sementara menurut Mou
Helsinki Acheh memiliki systemnya sendiri. Nampaknya oknum seperti itu terikat
dengan "tempe basi" made in Hindunesia (baca uupa otonomi) yang bertolak
belakang deng MoU Helsinki. Sedangkan MoU Helsinki dengan nyata mengamanatkan
Self Goverenment bukan Otonomi. Uupa pura-pura ini juga yang dikutip Moh Samsul
Arifin untuk menguatkan guyonnya di Acehkita.com:
"Pasal 81 UU 11/2006 menyatakan partai lokal berkewajiban: mengamalkan
Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain serta
mempertahankan keutuhan NKRI. . . . . . . . . . . . . . .
Bagi kita bangsa Acheh - Sumatra yang sadar Pancasila itu adalah "puncasilap"
yang dapat menggerogoti 'Aqidah kita. Puncasilap itu menjadi Idiology kaum
yang lupa kepada siksaan Allah di Akhirat kelak. Mereka menempatkan Al Qur-an
dibawah Pancasila (ka glue pancasila ngen aneuk panah). Akibatnya Al Qur-an
itu hanya mereka gunakan sebagai bacaan belaka seperti di tempat orang mati,
sebelum acara pidato dimulai. Al Qur-an juga mereka gunakan untuk mengambil
sumpah jabatan penguasa mereka. Al Qur-an juga diperlombakan disetiap
musabaqah-musabaqah sebagaimana layaknya olahraga. Sesungguhnya mereka yang
tenggelam dalam system Pancasila memisahkan agama dengan negara. Inilah yang
dikatakan 'Sekuler". Allah berfirman: "Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil
muttaqin". Terjemahan bebasnya: "Kitab Al Qur-an itu tidak ada keraguan
(sedikitpun) padanya, (adalah sebagai) petunjuk bagi orang-orang yang taqwa".
Nampaknya sekarang orang yang sudah merasakan nikmatnya di Acheh sudah
tertutup mata hatinya hingga membuat pernyataan yang membingungkan kaum dhu'afa
Acheh. Kalau bersedia masuk perangkap NKRI itu namanya bukan berunding tapi
menyerah. Masihkah kita memiliki hati nurani? Apakah sudah tertutup dengan
kemewahan sementara mayoritas orang Acheh -Sumatra masih hidup menderita. Kalau
begitu masih lkayakkah kita disebut sebagai orang yang beriman? atau munafiq.
Wahai saudara ku Takutlah kepada Allah. Renungkanlah kekhilafan yang telah
kalian perbuat selama ini sebelum malaikat maut menjemput kita satapersatu
Billahi fi sabililhaq
A Qubra
di
Ujung Dunia
"\" Meurdéhka \"" <[EMAIL PROTECTED]> skrev:
09 Jul 07 21:43 WIB
Awas! Partai Lokal Aceh Tak Sejalan MoU Helsinki WASPADA Online
Walaupun secara de jure belum resmi terdaftar di lembaga/instansi terkait
(Depkum dan HAM), namun secara de facto sudah lima partai politik lokal yang
akan mewarnai pesta demokrasi pada 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kita
mencatat, partai lokal yang sudah dideklarasikan di Aceh: Partai Rakyat Aceh
(PRA), Partai Gabthat, Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA), Partai Aceh Aman
Sejahtera (PAAS) dan Partai GAM yang baru Sabtu lalu membuka kantornya,
sedangkan deklarasi direncanakan baru bulan depan. Disayangkan kalau dengan
fakta seperti itu Wapres Jusuf Kalla masih mengelak. Katanya, belum ada partai
lokal di Aceh. Apa maksud dari statement Wapres itu? Kiranya menjadi kajian
para pengamat politik dan hukum maupun pihak-pihak yang anti-disintegrasi
bangsa. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Aceh sudah selangkah lebih
maju dalam hal demokrasi. Kalau di daerah-daerah lainnya, calon independen
belum boleh maju, partai lokal apalagi, tetapi di Aceh kedua hal itu
sudah dibenarkan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 20/2007.
Peraturan Pemerintah tersebutlah yang melegalkan partai lokal tampil dalam
Pemilu mendatang di Aceh. Hal itu merupakan penjabaran dari UU No 11/2006
tentang pemerintah Aceh untuk memperkuat komitmen MoU Helsinki, 15 Agustus
2005, yang membolehkan calon independen dan keberadaan partai lokal dalam
sistem pemerintahan di Aceh. Kalau melihat hasil Pilkada yang berlangsung di
Aceh dan perkembangan semakin mengentalnya pengaruh tokoh-tokoh GAM dalam
masyarakat di sana, maka pembentukan partai lokal merupakan ancaman bagi partai
politik yang ada, seperti Golkar, PPP, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN,
PKB, PKS dll. Bisa-bisa partai lokal mendominasi bila mereka mampu mendekatkan
diri dengan rakyat, terutama sekali Partai GAM yang didominasi
petinggi-petinggi GAM yang keberadaannya kian berakar ke bawah Justru itu,
pemerintah pusat perlu meWaspadai berdirinya partai-partai lokal, terutama GAM
yang
menggunakan lambang bendera perjuangan mereka sehingga terkesan Partai GAM
masih ngotot dengan perjuangannya sejak tiga dasawarsa lalu. Tidak lagi dengan
mengangkat senjata, tetapi kini lewat jalur politik. Sejumlah kepala daerah
termasuk gubernur sudah mereka ambil. Akankah diperkuat lagi dengan lembaga
legislatif di DPRD? Hemat kita, ya. Partai lokal akan mendominasi dalam Pemilu
2009 sehingga GAM akan menguasai eksekutif dan legislatif Aceh. Tentu saja
tidak mungkin menghempang partai lokal di Aceh karena hal itu merupakan
tuntutan perundangan yang berlaku saat ini, namun pemerintah dan pihak terkait
perlu meWaspadai lahirnya partai lokal di Aceh saat ini agar tidak melanggar
MoU yang sudah disepakati sehingga kedamaian di Aceh tidak terganggu. Apa
yang dilakukan petinggi GAM dengan melahirkan partai lokal (Partai GAM) sungguh
tepat. Oleh karena namanya Partai GAM maka lambangnya juga bendera GAM, hal itu
sangat strategis untuk mendekatkan diri dengan rakyat Aceh.
Aneh saja, kalau Partai GAM tetapi lambangnya pohon kelapa (misalnya) sehingga
wajar kalau petinggi GAM ngotot mempertahankan lambang partainya. Sebaliknya,
wajar pula kalau pemerintah RI, dalam hal ini polisi setempat menyatakan tidak
setuju dipampangkannya plang nama Partai GAM yang berlogokan bendera GAM,
sehingga muncul pernyataan polisi akan menindak partai GAM, seperti pernyataan
jurubicara Polri (Waspada (9/7). Masalah ini bisa menimbulkan perdebatan,
memicu friksi dan konflik, namun kita harapkan kedua belah pihak dapat menempuh
jalur hukum atau prosedural dalam penyelesaian masalah yang mucul terkait
dengan MoU Helsinki. Kalau nantinya Depkum dan HAM membenarkannya, maka semua
pihak harus dapat menerimanya dengan lapang dada, begitu pula sebaliknya jika
Depkum dan HAM menolaknya maka pimpinan Partai GAM dapat mengubah/merevisi
logonya sehingga tidak 100 persen melambangkan bendera perjuangan GAM. Kalau
disebutkan dalam MoU bahwa GAM tidak memakai seragam maupun
yang menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan MoU, maka
wajar saja kalau muncul pro dan kontra seputar Partai GAM yang menampilkan logo
bendera GAM. Apakah bendera sama dengan atribut militer? Bisa ya, bisa tidak.
Tapi dalam seragam militer, selalu ditampilkan bendera, menjadi bagian tak
terpisahkan. Untuk apa? Ya, memotivasi anggotanya, seperti yang dilakukan
separatis RMS, OPM dll. (wns)
---------------------------------
Building a website is a piece of cake.
Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
---------------------------------
Klaustrofobisk innboks? Få deg en Yahoo! Mail med 250 MB gratis lagringsplass
http://no.mail.yahoo.com
