Komentar Al Qubra terhadap berita "IRIB":
Sekali - lagi, tidak ada point Helsinki untuk mengikat Acheh - Sumatra dalam
bingkai Hindunesia. Kalau Kalla cs mengatakan bahwa menggunakan attribut GAM
tidak sesuai dengan perjanjian Helsinki, itu adalah Guyon. Yang benar adalah
atribut militer, dilarang mempublika sikannya. Kenapa demikian? Sebabnya Acheh
- Sumatra sudah merobah tekhnik perjuangannya dari menggem pur dengan kekuatan
militer kepada menggempur de ngan kekuatan Politiknya. Kenapa pihak Indonesia
mulai "kebakaran kumis" ketika bendera Acheh - Sumatra menjelma sebagai lambang
partai GAM?
Inilah bukti kepicikan pikiran penguasa-penguasa Indonesia pura-pura itu.
Mulai dari namanya pakai embel-embel "pura-pura" dibelakangnya, penguasanya
juga otaknya terisi dengan hal-hal yang penuh kepura-puraannya. Adalah hal yang
tolol kalau ada orang Acheh - Sumatra berdamai dengan pihak Indonesia untuk be
rada dalam bingkai Indonesia Pura-pura. Kami berdamai untuk tidaklagi
mengangkat senjata bukan untuk ber satu dengan system Taghut yang Zalim dan
Munafiq itu.
Kalau ada orang Acheh - Sumatra yang berbicara sebagaimana penguasa Indonesia
bicara, itu orang "tarum hijo" namanya. Ketika makhluk seperti itu berada di
Gunung, mereka mengatakan: "Wahai bangsa Acheh - Sumatra, kalau kalian merasa
ditindas kemarilah untuk berlindung serta membuat konferensi bagaimana kita
menghadapi sipa-i itu, tapi ketika makhluk itu berada dalam ketiak sipa-i,
mereka tidak ada bedanyalagi dengan sipa-i. Mungkin makhluk seperti itu sudah
kenyang perutnya hingga lupa kepada kaum dhu'afa yang merintih di gubuk-gubuk
derita di Acheh - Sumatra. Itulah prototipenya GAM dekaden. Mereka tidak takut
kepada Allah tapi takut kepada sipa-i yang sekarang sedang bersandiwara di
Acheh - Sumatra.
http://indonesian.irib.ir/khabar/sabtu.htm#Kesepakatan
Partai Lokal Aceh dengan Atribut GAM
Pembentukan partai lokal di Aceh dengan nama, bendera dan atribut Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) menuai protes dari pemerintah Indonesia. Republika hari ini
melaporkan bahwa penggunaan simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh
Partai GAM dinilai tidak sesuai dengan semangat perdamaian sebagaimana
dituangkan dalam nota perdamaian (MoU) Helsinki. Meski ketentuan penggunaan
simbol itu tak diatur secara detail di MoU, namun tetap melanggar semangat
perdamaian dan reintegrasi. Dalam hal ini Wakil Presiden Jusuf Kalla
mengatakan, ''Pemerintah telah menyatakan bila ada partai dengan lambang GAM,
tentu ini tidak dalam semangat persatuan, reintegrasi, dan perdamaian.
Pemerintah tetap mengacu pada hasil kesepakatan damai Helsinki.''
Menurut Kalla yang merupakan salah satu penggagas MoU Helsinki, pelarangan
penggunaan simbol GAM memang tidak tercantum pasal demi pasal di MoU Helsinki.
Namun, katanya, pembukaan dan penutup nota damai Helsinki menegaskan perlunya
semangat perdamaian, reintegrasi, dan konsolidasi semua pihak di Aceh. Wapres
yakin, masyarakat Aceh, terutama mantan anggota dan petinggi GAM bisa memahami
makna nota damai yang diteken pada 15 Agustus 2005 itu.
Sementara itu, Suara Pembaruan melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan
HAM), Andi Mattalatta mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum melakukan
verifikasi terhadap Partai GAM karena partai tersebut belum menyerahkan
data-data lengkap. Andi Mattalatta mengatakan, Depkum dan HAM akan
memverifikasi apa kegiatan partai tersebut sebagai partai lokal, sesuai dengan
UU. Untuk itu, katanya, pihaknya memerlukan data-data lengkap dari partai lokal
di NAD tersebut, seperti susunan pengurus dan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga (AD/ART).
---------------------------------
Klaustrofobisk innboks? Få deg en Yahoo! Mail med 250 MB gratis lagringsplass
http://no.mail.yahoo.com
