-----Original Message----- From: "Billy N." <bi...@mediator.web.id> Sender: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Date: Mon, 17 Jun 2013 20:57:51 Reply-To: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Subject: [des-kes] Fwd: Dokter Mogok, Pasien Terlantar
http://rakyatsulsel.com/dokter-mogok-pasien-askes-rsud-pangkep-terlantar.html Dokter Mogok, Pasien Askes RSUD Pangkep Terlantar Seluruh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep yang berjumlah 25 orang menggelar aksi mogok kerja, Senin (17/6). Mogok kerja ini ditujukan khusus untuk pasien peserta Askes. Para dokter yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum ini menuntut agar pihak Askes memberlakukan tarif maksimal dalam pelayanan medik di RSUD Pangkep. Akibat aksi mogok ini, puluhan pasien terpaksa pulang dengan kecewa lantaran tidak bisa mendapat pelayanan medik. Sebagian lain terpaksa dirawat menggunakan jalur umum. Nasruddin salah seorang peserta Askes yang mengantar anaknya berobat, mengaku terpaksa menggunakan jalur umum untuk pemeriksaan penyakit anaknya. Dia juga harus menebus obat diluar Rumah Sakit. “Saya ini peserta Askes tapi terpaksa membayar karena dokter tidak mau melayani. Ini resepnya mau belui obat diluar. Tadi juga sudah bayar biaya pemeriksaan,” terang Nasruddin usai membayar diloket kasir RSUD Pangkep. Sementara itu Bandi (65) seorang pensiunan PNS memilih pulang bersama istrinya setelah menunggu selama tiga jam. Bandi yang menderita gangguan syaraf ini mengaku kaget setelah mendengar ada aksi mogok kerja para dokter. “Sudah tiga jam saya menunggu, tidak ada dokter. Taldi baru dikasi tau sama petugas kalau hari ini pasien Askes tidak dilayani dokter,” kata Bandi diruang tunggu kantor perwakilan Askes. ________________________________ From: Sarmedi Purba <spurba1...@gmail.com> To: "desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com" <desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> Sent: Tuesday, June 18, 2013 5:06 AM Subject: Re: Bls: [des-kes] Fwd: Kurangi Kepentingan Politik dalam Kesehatan Kok saya melihat terbalik ya? Menururt saya isu kesehatan kurang mendapat perhatian dalam politik di negeri ini. Artinya perbaikan pelayanan kesehatan tidak cukup diperjuangkan oleh pemerhati kesehatan di ranah politik tingkat daerah maupun pusat. Padahal isu ini sangat penting karena lamgsung dirasakan oleh masyarakat. Terlambatmya penerpan asuransi kesehatan menyeluruh di Indonesia sampai lebih 10 tahun sesudah UU SJSN disahkan tahun 2004 (menururt Dr Kartono belum juga direalisasi 1 Januari 2014 seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan-masih tetap seperti selama ini). Pemerhati kesehatan juga tidak sepakat dalam konsep poltik universal coverage of health system di Indonesia dan karena itu tidak mampu memberikan masukan kepada politisi, misalnya calon kepala daerah atau kepala daerah, sehingga para politisi membuat seadanya saja. Yang mereka rasakan adalah orang berobat harus gratis, yang pada hakekatnya sangat betul, bukan dipolitisir. Kalau perhitungannya serba salah, itu bukan salah kepala daerah, tetapi Kadis Kesehatan yang juga sering tidak mengerti apa yang harus diperjuangkannya. Lantas mengapa pula Kadis Kesehatan yang sering menyandang titel SKM atau MKes itu tidak mengerti? Karena mereka tidak diajari dengan benar oleh profesor kita di lembaga perguruan tinggi, khususnya dalam program pasca sarjana atau fakultas kesehatan masyarakat. Karena itu saya mengusulkan, dari pada kita mengkritik politisi yang mempolitisir kesehatan, lebih baik kita merancang konsep yang kita anggap baik dan kebaikan konsep ini hanya bisa diuji dalam kancah politik praktis, apakah konsep kita laik jual, apakah feasibel, praktikabel dan apakah sudah pernah dibuktikan di lapangan. Menyusun konsep akademik program kesehatan tanpa ada bukti keberhasilan penerapannya pada daerah yang luas dan jumlah daerah yang besar, sama dengan menjadikan konsep kesehatan tetap sekedar wacana. Sarmedi
