PRIVATISASI....kata ini menjadi dagangan politik nya para stakeholders (pemerintah, bumn, dpr, partai politik) dan rakyat sebagai obyeknya. Komentar saya ini tidak bermaksud untuk mencari mana yang paling benar antara yang pro dan kontra privatisasi, kalau bisa cari jalan tengahnya atau dalam perspektif ulama yang paling sedikit mudarat nya. Bayangkan saja sekian lama (puluhan tahun) PLN me monopoli usaha ini tapi tidak terlihat sama sekali kemajuan pengelolaannya. Boro-boro perusahaan "untung" kalau bisa impas saja sudah menjadi prestasi sendiri. Privatisasi memang akan berdampak menyakitkan, tapi kalau boleh memilih sih saya akan telan obat "privatisasi" ini walaupun terasa pahit daripada dinikmati para pejabat PLN yang berlindung dibalik monopoli untuk melindungi rakyat tapi ternyata memperkaya diri sendiri tanpa bisa melepaskan diri dari suntikan dana Pemerintah karena setiap kali merugi. Lebih baik dananya diberikan untuk para relawan yang telah membuat pembangkit listrik murah dan ramah lingkungan untuk rakyat di pelosok-pelosok daerah. Mereka bekerja tanpa bantuan Pemerintah tapi hasilnya langsung dinikmati rakyat.
Salam agromania....! Danil _____________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Cara bergabung di milis Agromania: (Bagi yang belum berhasil jadi anggota) 1. Klik: http://groups.yahoo.com/group/agromania 2. Klik: Join This Group (kiri atas layar komputer) 3. Seterusnya tinggal mengikuti perintah yang muncul. _____________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2008/2/19 izzah engineering <[EMAIL PROTECTED]>: > Berikut sharing informasi dr diskusi yg saya ikuti kemaren di YTKI Gatot > Subroto, > intinya jika PLN di privatisasi maka akan berdampak luas ke masyarakat > karena merupakan energi primer yg diperlukan secara umum, maka akan > berdampak negatif ke harga2 komoditas akan pasti naik. > Jadi harus diambil sikap menolak privatisasi PLN, krn dampaknya akan luar > biasa beratnya ke masyarakat. > > Privatisasi PLN, Asing Ancam Sektor Energi Listrik Indonesia Berita > February 19th, 2008 > Print Privatisasi sektor kelistrikan dengan pecahan (unbundling) baik > secara vertikal maupun horizontal PT. PLN akan mengakibatkan beban listrik > yang harus dibayar oleh masyarakat semakin besar, selain itu membuka peluang > pihak asing asing untuk menguasai sektor kelistrikan di tanah air. > "Program ini pasti akan menaikan harga, sebab listrik selama ini mulai > dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan retail melalui satu > tangan. Ini akan dipecah-pecah, "jelas Ketua UmumDPP Serikat Pekerja PT. PLN > Ahmad Daryoko dalam Acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema > "Prokontra Privatisasi PLN", di Gedung YTKI, Jakarta, Senin(18/2). > Menurutnya, apabila pembangkitan listrik ditangani oleh perusahaan asing, > kemudian yang mengurus transmisi oleh perusahaan lain, dan yang melakukan > distribusi lain lagi, dikhawatirkan akan terjadi perebutan keuntungan dari > pembayaran konsumen. > "Tiap masing-masing bagian itu akan membebankan biaya kepada konsumen, > yang dirugikan konsumen, apalagi ketika terjadi beban puncak, bisa seperti > Kamerun naik 15-20 kali lipat biayanya. Yang untungkan mereka yang menguasai > unit-unit tadi, inikan instalasi milik publik tetapi kenapa dikuasai > pribadi-pribadi, "tandasnya. > Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy > mengatakan, Indonesia secara sistemik selama tiga generasi terus dijadikan > sapi perahan AS, karena secara ekonomi tidak bisa bebas. > "Indonesia selalu merujuk kepada mekanisme pasar, dan ini sejalan dengan > konsensus Washington yang menuliskan bahwa tidak ada barang yang gratis, > "tegasnya. > Karena itu, lanjut Ichsan rencana privatisasi PLN yang nantinya akan > tergantung pada mekanisme pasar ini, selalu mengukur kekuatan dari segi > materi, hal itu hanya akan menguntungkan kelompok kapitalis, dan terus > menyengsarakan rakyat. > Di tempat yang sama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto > menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah terhadap sektor kelistrikan ini, > kalau dibiarkan akan bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab Sumber Daya > Alam (SDA) maupun Sumber Daya Energi ini merupakan milik rakyat. > "Masyarakat harus mempunyai akses yang sama untuk memperolah hak miliknya, > dan seharusnya pemerintah hanya mengatur ketersediaannya, "jelasnya > Ia menilai, rencana pemerintah untuk melakukan pemecahan PLN telah > mengubah fungsi negara menjalankan pengawasan terhadap SDE, namun tidak > lepas dari visi pasar bebas berupa penjajahan baru melalui penguasaan sumber > daya energi. > Wacana privatisasi PT. PLN ini bermula pada rapat umum pemegang saham > (RUPS) PT PLN pada 8 Januari 2008. Keputusan dalam RUPS itu kali ini sangat > istimewa, karena berupa restrukturisasi terhadap PLN berupa pembentukan 5 > anak perusahaan distribusi (Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa > Timur dan Bali) serta paling lambat akhir tahun 2008 membentukan satu anak > perusahaan Transmisi dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali. Juga akan dibentuk > dua BUMN Pembangkitan bahwa PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa Bali > yang terpisah dari PLN.(novel; eramuslim.com; Senin, 18 Peb 08 18:33 WIB) > > A.Yusuf Pulungan > Izzah Engineering&Trading > YM : abyuspul05 > http://izzahengineering.indonetwork.co.id > 081511748827 > Jl. Lapangan No.90 RT 05/ RW 10 Kranji > Bekasi > > --------------------------------- > Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! > Answers > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
